PPDB, Alih Kelola dan Pilkada

Tulisan berjudul “Adakah Upaya Memolitisasi PPDB ?” (PR, 19/07/2017)  yang ditulis oleh Dudung Nurullah Koswara menarik untuk disimak. Artikel yang dimuat pada kolom Forum Guru tersebut seakan ingin memberikan pesan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama yang diselenggarakan oleh kabupaten / kota tahun ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan praktik titip menitip calon peserta didik baru masih mewarnai hajatan tahunan tersebut. Adapun kehadiran “surat sakti” dari oknum anggota dewan, pejabat, ormas serta media menjadi ganjalan bagi sekolah untuk menyelenggarakan proses PPDB secara objektif dan transparan.

Pelimpahan wewenang untuk mengelola bidang pendidikan pada dasarnya merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kepala daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur perangkat daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat, termasuk layanan pendidikan. Adapun pengelolaan satuan pendidikan menjadi tugas berat pemerintah daerah dalam rangka memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayah kerjanya. Dalam hal ini upaya pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran secara memadai serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik menjadi sebuah keniscayaan.

Di lain pihak, diberlakukannya kebijakan alih kelola tersebut dipastikan akan berdampak pada kondisi politik di daerah – daerah yang saat ini tengah bersiap untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adanya kewenangan untuk mengelola SDM di bidang pendidikan sesuai dengan jenjangnya tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi calon petahana yang akan mencalonkan kembali untuk kedua kalinya. Guru maupun organisasi guru dipandang sebagai “mitra” yang memiliki potensi untuk dapat mengantarkan sang kandidat dalam upaya meraih kursi kekuasaan. Adapun PPDB merupakan ajang bagi calon petahana untuk menguji sejauh mana “kesediaan” bawahannya (kepala dinas dan kepala sekolah) dalam melaksanakan instruksi yang diberikan.

Kondisi semacam ini pada akhirnya menempatkan guru maupun kepala sekolah pada posisi yang cukup sulit. Ancaman mutasi maupun rotasi dipastikan akan selalu membayangi para mereka yang berusaha untuk tetap istiqomah dalam menjaga netralitasnya. Adapun iming-iming hadiah berupa kemudahan untuk mendapatkan kenaikan pangkat ataupun jabatan siap diberikan kepala daerah terpilih kepada mereka yang bersedia diajak “bekerjasama”.

Agar kebijakan alih kelola dapat berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan di daerah, diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat serta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya komisi yang bertugas untuk mengawasi bidang pendidikan. Setiap permasalahan yang dialami oleh sekolah hendaknya benar-benar dijadikan catatan oleh DPRD untuk kemudian dijadikan koreksi terhadap kinerja lembaga eksekutif. Selain itu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pun diharapkan aktif mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh setiap kandidat yang akan bersaing dalam Pilkada. Dengan demikian, lembaga pendidikan pun dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk mendidik tunas – tunas bangsa. (Dimuat di Koran Pikiran Rakyat Edisi 21 Juli 2017)