Menyikapi Persoalan Anggaran Pendidikan

Tertangkapnya kepala sekolah SMP Negeri 2 Cililin berinisial SR oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) beberapa waktu lalu seakan menambah panjang daftar kepala sekolah yang terjerat kasus hukum. SR diduga telah melakukan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari 210 siswa untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terkumpul dana sebesar 27,5 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pemasangan paving block halaman sekolah, tiang basket, pagar serta plang gudep. SR sendiri membantah telah melakukan pungli karena pemotongan dana bantuan tersebut telah dimusyawarahkan sebelumnya dengan para orangtua siswa.

Beberapa saat sebelumnya, Tim Saber Pungli juga menangkap kepala sekolah SMKN 8 Jember berinisial S beserta 2 wakilnya. Yang bersangkutan dituding telah melakukan pungutan secara illegal dengan mewajibkan setiap siswa membayar uang sebesar 1 juta rupiah sebagai syarat untuk mengikuti ujian.  Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita sisa uang 40 juta dari total 120 juta yang berhasil dikumpulkan oleh sekolah.  Kepala sekolah sendiri berdalih, partisipasi dari para orangtua tersebut sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan biaya dalam penyelenggaraan ujian yang jumlahnya cukup besar.

Penangkapan kedua kepala sekolah tersebut pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama praktisi pendidikan. Sebagian masyarakat menilai, tidak sepantasnya sekolah melakukan pungutan kepada orangtua mengingat bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangatlah besar. Dana yang diterima sekolah setiap triwulan tersebut seharusnya cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi sekolah untuk menarik pungutan dari masyarakat, terlebih dengan jumlah yang cukup fantastis.

Namun, kondisi sebaliknya justru dirasakan oleh para guru maupun kepala sekolah sebagai pelaksana tugas di lapangan. Dana yang mereka terima dari pemerintah dirasakan masih belum cukup untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat melaksanakan program-programnya, tak jarang pihak sekolah harus meminjam dana talangan dari bank dengan bunga yang cukup tinggi. Beberapa kepala sekolah bahkan rela “menyekolahkan” surat kepemilikan rumah maupun kendaraannya sebagai jaminan kepada pihak bank.

Selain persoalan anggaran, kurangnya tenaga tenaga pendidik serta kependidikan menjadi persoalan tersendiri bagi sekolah dalam mengembangkan kreativitasnya. Banyak sekolah terpaksa merekrut tenaga honorer dengan gaji seadanya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, para tenaga honorer tersebut terpaksa mencari usaha sampingan seperti berdagang maupun berprofesi sebagai tukang ojek. Alhasil, konsentrasi mereka pun terbagi menjadi dua antara mendidik anak dan mencari nafkah di luar sekolah.

Kondisi semacam ini tentu saja menempatkan (kepala) sekolah dalam posisi yang cukup sulit. Di satu sisi mereka dituntut untuk berkreasi dan menghasilkan inovasi-inovasi di lembaga yang dipimpinnya, akan tetapi di sisi lain mereka pun dihadapkan pada persoalan anggaran yang sangat terbatas. Tak heran apabila banyak kepala sekolah yang bekerja dengan prinsip “utamakan selamat” daripada berkreasi dan berinovasi namun harus berakhir di balik jeruji besi.

Jika kita telusuri lebih jauh, terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya peraturan-peraturan yang cenderung bertentangan satu sama lainnya. Dalam Undang- Undang Sisdiknas Nomor 20/ 2003 dan Permendikbud Nomor 44/2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan disebutkan, masyarakat dan orang dapat berpartisipasi dalam hal pembiayaan pendidikan. Sebaliknya, Peraturan Presiden Nomor 87/ 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Permendikbud Nomor 75/ 2016 tentang Komite Sekolah justru melarang sekolah untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Akibatnya, dalam beberapa kasus yang relatif sama, bisa jadi kepala sekolah yang diduga telah melakukan pungli akan mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda. Hal ini akan sangat bergantung pada peraturan mana yang akan dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam menilai potensi terjadinya tindakan penyimpangan.

Selain disebabkan oleh adanya peraturan-peraturan yang (cenderung) bertentangan, kisruh terkait anggaran pendidikan tersebut juga disebabkan oleh sikap teu ngukur ka kujur yang ditunjukkan oleh para calon kepala daerah. Janji untuk membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan memang kerap kali dilontarkan oleh para kandidat demi meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari para pemilih. Tanpa mengetahui kondisi sekolah serta kemampuan daerah yang sebenarnya, mereka berani meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan berkualitas dapat diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Pada akhirnya, konflik horizontal antara sekolah dengan masyarakat terkait persoalan anggaran pun sering kali mewarnai wajah pendidikan di tanah air.

Agar para guru dan kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, diperlukan itikad baik dari pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah hendaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam hal pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk dapat menyukseskan berbagai programnya, sekolah tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Pembebasan biaya pendidikan sepenuhnya sebaiknya hanya diberlakukan bagi mereka yang benar-benar kurang mampu.

Adapun sekolah diharapkan mampu mengelola dana-dana yang diterimanya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan mutu layanan pendidikan dari waktu ke waktu hendaknya menjadi misi dari setiap sekolah dalam rangka melahirkan generasi unggul yang memiliki daya saing tinggi. Selain itu prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi pun seyogyanyan benar-benar diperhatikan pada saat proses penyusunan anggaran. Dengan demikian, berbagai potensi penyimpangan pun dapat dicegah sedini mungkin sehingga anggaran yang digunakan dapat benar-benar tepat sasaran.  (Dimuat di Harian Umum Galamedia, Edisi 08 Mei 2017)