Kolonialisme Baru

            Jumlah utang negara yang semakin hari kian membengkak kini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diiringi dengan kebijakan untuk mencabut subsidi listrik serta biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang melonjak hingga tiga kali lipat, seakan menjadi “kado istimewa” yang diberikan oleh pemerintah di awal tahun 2017 ini. Tak hanya itu, pemerintah bahkan tengah menggodok peraturan yang memperbolehkan sekolah – sekolah untuk menarik pungutan dari para orangtua. Janji untuk menyejahterakan rakyat yang pernah disampaikan pada masa kampanye pun nampaknya semakin jauh panggang dari api.     

            Di lain pihak, membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok semakin menambah berat beban masyarakat yang saat ini tengah berjuang keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia rupanya dimanfaatkan oleh para “turis” negeri tirai bambu itu untuk mengais rezeki di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Ironisnya, kenyataan pahit tersebut justru ditutup – tutupi oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan pernyataan bahwa gaji pekerja di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain sehingga tidak ada alasan bagi warga Tiongkok untuk melakukan eksodus ke Indonesia.

Padahal, siapa pun tahu bahwa tingginya angka pengangguran merupakan persoalan yang kini tengah dihadapi oleh pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, mereka sangat berkepentingan untuk “menitipkan” warganya ke negara – negara yang dianggap “mitra”. Adapun Indonesia dipilih sebagai salah satu “tempat penitipan” mengingat jumlah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok kepada Indonesia sangatlah besar.Tak heran apabila pemerintah Indonesia pun tak kuasa untuk menolak berbagai “permintaan” dari negara pemberi utang itu.

Selain diposisikan sebagai “rumah kedua”, Indonesia pun harus rela dijadikan  salah satu pangsa pasar utama dari produk – produk yang dijual oleh negara – negara pemberi utang khususnya Tiongkok. Mulai dari cangkul, barang elektronik, sampai dengan beras plastik dan narkoba, terus membanjiri pasar dalam negeri dan semakin tak terkendali. Sayangnya, fenomena semacam ini tidak dipandang sebagai ancaman serius oleh pemerintah. Sebaliknya, setiap keluhan dari masyarakat maupun mereka yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dinilai sebagai makar dan oleh karenanya harus segera ditangani.        

Di tempat berbeda kita pun menyaksikan adanya kelompok – kelompok (atau LSM) yang mengklaim memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Bermodalkan bendera merah putih berukuran cukup besar maupun atribut nasionalis lainnya, mereka pun meneriakkan pentingnya menjaga kedaulatan negeri ini dalam setiap aksinya. Mereka seakan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kelompok mereka lah yang paling mencintai negeri ini dibandingkan kelompok lainnya.

Namun,  kelompok – kelompok yang menyatakan dirinya paling cinta NKRI tersebut diam seribu bahasa ketika ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) datang berbondong-bondong ke tanah air dan mengancam penghidupan warga pribumi. Mereka pura – pura buta saat melihat ratusan Pekerja Seks Komersial (PSK) asing mencoba mencari peruntungan di negeri yang (dahulu) sangat menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai Ketuhanan ini. Mereka juga berlagak tuli saat mendengar kabar tentang ratusan kilogram narkoba diselundupkan ke tanah air untuk merusak moral generasi muda. Tak hanya itu, mereka bahkan sama sekali tidak merasa tersinggung apalagi terhina saat pemerintah mendatangkan cangkul  dari negeri lain. Sungguh mengharukan !.

Sikap nasionalisme semu semacam ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Mencintai tanah air tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera merah putih raksasa di tengah kerumunan orang sambil meneriakkan jargon untuk mempertahankan kedaulatan negara maupun menjaga kebhinekaan.  Seorang warga negara belum bisa dikatakan memiliki jiwa  nasionalisme  hanya karena yang bersangkutan sering mengenakan atribut lambang negara di berbagai kesempatan. Sebaliknya, jiwa nasionalisme seseorang akan tercermin dari sikap maupun usahanya dalam memperbaiki kondisi bangsa yang tengah “sekarat” ini.

Senantiasa berkarya, selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, sampai dengan terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan contoh perilaku yang mencerminkan jiwa nasionalisme. Selain itu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai (atau bahkan terbukti) tidak berpihak pada kepentingan rakyat pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dengan kata lain, mengingatkan pemerintah untuk senantia bekerja keras dalam menyejahterakan rakyat sesuai dengan amanah konstitusi adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.   

Adapun dunia pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai – nilai nasionalisme yang dimaksud. Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) hendaknya tidak sebatas memberikan penjelasan tentang ketatanegaraan maupun sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita. Lebih dari itu, guru dituntut untuk mampu  memberikan pemahaman yang utuh kepada siswanya tentang bagaimana cara merealisasikan bentuk kecintaan mereka pada tanah airnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi yang benar – benar siap untuk melawan berbagai bentuk penjajahan di masa kini dan masa yang akan datang. (Dimuat di Harian Umum Galamedia, Edisi 10 Maret 2017)