Janda dan Pilkada

“Perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda”. Ungkapan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak  tulisan bergambar (meme) yang biasa kita temukan di media sosial dan cukup disukai oleh para netizen. Tulisan semacam ini juga dapat dengan mudah kita temukan di bagian belakang truk, lengkap dengan gambar seorang wanita berpenampilan menarik. Terlepas dari perbedaan pandangan apakah ungkapan tersebut bernada merendahkan ataupun sebaliknya, satu hal yang pasti bahwa pandangan masyarakat terhadap sosok seorang janda kini tengah mengalami pergeseran. Janda (apalagi yang masih berusia muda) tidak lagi dijadikan “alternatif” oleh mereka yang tengah mencari pendamping hidup. Sebaliknya, dalam banyak kasus  wanita yang telah “berpengalaman” tersebut lebih dibutuhkan oleh pria yang memiliki kebutuhan yang tidak akan mampu dipenuhi oleh mereka yang “belum berpengalaman”.

            Fenomena di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga atau rumah tangga tidak dapat diukur oleh status maupun latar belakang pasangan hidup kita. Perawan atau janda tentunya memiliki kelebihan masing-masing, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Bagi seorang duda yang telah memiliki (beberapa) anak, memilih janda sebagai pendamping hidupnya tentu lebih baik dibandingkan dengan perawan yang sama sekali belum berpengalaman dalam mengurus rumah tangga. Hal ini berlaku pula bagi para jejaka yang merindukan sosok perempuan yang lebih dewasa untuk dijadikan teman hidup yang benar – benar siap untuk menerima segala keluh kesahnya.

            Tak jauh berbeda dengan memilih pasangan hidup, tipe calon pemimpin yang akan kita pilih pun hendaknya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Adanya anggapan bahwa orang yang belum memiliki pengalaman di ibukota tak layak memimpin Jakarta, tidak sepenuhnya dapat diterima. Hal ini dikarenakan sosok yang dikenal telah berpengalaman pun belum tentu  dibutuhkan oleh warga Jakarta. Rekam jejak (track record) maupun kinerja saat yang bersangkutan memimpin ibukota selama ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi warga Jakarta untuk memutuskan apakah akan memilihnya kembali atau tidak.

             Adapun banjir musiman yang kian meluas serta makin semrawutnya kondisi lalu lintas merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh warga ibukota saat ini. Kedua persoalan tersebut seakan menjadi “identitas” kota Jakarta yang sulit dihilangkan dari ingatan masyarakat. Kondisi yang dirasakan oleh warga ibukota itu tak kunjung membaik sekalipun kepala daerahnya telah berkali-kali berganti. Ironisnya, kedua persoalan tersebut tak jarang dipolitisasi oleh mereka yang menginginkan kursi nomor satu di kota metropolitan tersebut.

            Selain persoalan kinerja, integritas  calon pemimpin (petahana) pun menjadi salah satu faktor penting yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh para pemilih. Kebiasaan petahana yang sering kali berkata-kata kasar serta menyinggung perasaan umat beragama lain menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang bermasalah secara etika. Selain itu dugaan penyimpangan dalam proses pembelian Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemprov DKI pun tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh warga Jakarta yang dikenal (lebih) rasional dalam memilih pemimpinnya.

            Jika diibaratkan sebagai kehidupan rumah tangga, istilah awet rajet mungkin sangat tepat  untuk menggambarkan hubungan antara warga ibukota dengan pemimpinnya saat ini. Menggusur, mencela dan menghardik seakan menjadi “bahasa” yang sering digunakan oleh petahana saat yang bersangkutan menjalankan roda pemerintahan ibukota. Permintaan maaf pun kerap kali disampaikannya kepada masayarakat atas perkataan maupun perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, kesalahan yang sama sering kali terulang setelah beberapa waktu kemudian. Sebagian pihak yang merasa dirugikan bahkan memilih untuk menempuh jalur hukum  agar kepala orang nomor satu di ibukota tersebut benar-benar jera.

            Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya anggapan bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin yang berpengalaman tidaklah tepat. Pandangan tersebut hanyalah “modus” yang digunakan oleh tim sukses untuk menggiring opini masyarakat agar memilih kembali petahana untuk lima tahun ke depan. Sebaliknya, ibukota yang tengah diselimuti berbagai persoalan multi dimensi tersebut lebih membutuhkan wajah-wajah baru yang mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, harapan akan hadirnya wajah ibukota yang (lebih) beradab pun dapat benar – benar menjadi kenyataan. (Dimuat di Harian Umum Galamedia Edisi 07 Februari 2017)