Mewaspadai Dampak Utang Luar Negeri

Berita tentang naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta biaya penerbitan surat – surat kendaraan bermotor hingga tiga kali lipatseakan menjadi kado “istimewa” yang diberikan oleh pemerintah kepada jutaan rakyatnya di awal tahun 2017 ini. Tanpa disertai sosialisasi yang memadai, kebijakan yang cukup menuai kontroversi tersebut langsung diberlakukan di seluruh daerah tanpa kecuali. Beragam komentar miring pun disampaikan oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan yang(dipandang) kurang masuk akal tersebut.           

Di tempat berbeda,  rencana pemerintah untuk menjadikan dana haji sebagai(salah satu) sumber keuangan negara dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur, mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Pemerintah dinilai tidak memiliki etika dalam mengelola dana ummat yang seharusnya digunakan untuk keperluan ibadah tersebut.Tudingan bahwa pemerintah “kurang cerdas” dan tidak profesional dalam mengelola potensi yang dimiliki negeri ini pun dilontarkan oleh para pengamat maupun masyarakat yang merasa jengkel dengan perilaku yang ditunjukkan oleh para elit.

Kegaduhan yang diciptakan oleh pemerintah di awal tahun tersebut tidak berhenti sampai disitu. Dengan dalih untuk memanfaatkan lahan yang tidak terurus, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada pihak asing untuk mengelola ribuan pulau yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Tak hanya itu, para pengusaha asing tersebut bahkan diperbolehkan memberi nama pulau – pulau yang mereka kelola itu sesuai dengan keinginannya. Kecaman pun disampaikan berbagai kalangan menyikapi keputusan pemerintah yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara tersebut.

Ketiga “tragedi” yang digambarkan oleh penulis di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari besarnya beban utang luar negeri yang harus ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan Agustus 2016 lalu, jumlah utang luar negeri Indonesia adalah sebesar Rp 4.215,6 triliun.Angka tersebut dikhawatirkan akan terus membengkak seiring banyaknya proyek yang akan digarap oleh pemerintah. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan janji politik yang pernah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa kampanye tahun 2014 lalu. Saat itu presiden berjanji akan memberdayakan potensi yang ada untuk menyukseskan program – program pembangunan dan tidak akan mengandalkan “bantuan” dari negara lain.

Besarnya utang yang harus ditanggung oleh pemerintah tersebut pada akhirnya mendatangkan konsekuensi yang tidak sederhana. Untuk dapat membayar utang yang akan “menggunung” itu, pemerintah“terpaksa” menggunakan berbagai cara agar dapat memenuhi kewajibannya.Adapun menarik pungutan dari masyarakat menjadi jalan pintas yang paling sering digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Mencabut subsidi listrik dan BBM, menaikkan pajak kendaraan, sampai dengan melakukan pemangkasan anggaran untuk program – program strategis seakan menjadi satu – satunya cara  yang dapat  diambil oleh pemerintah demi keberlangsungan roda pembangunan (jika tidak mau dikatakan untuk dapat mengamankan kekuasaannya).Pada akhirnya, rakyatlah yang kembali dirugikan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola negara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Selain berdampak pada kehidupan ekonomi di dalam negeri, besarnya beban utang yang dimiliki oleh pemerintah juga akan berpengaruh terhadap daya tawar Indonesia dalam percaturan politik global. Ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam menyikapi konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) serta membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok merupakan bukti bahwa kedaulatan bangsa yang dahulu diraih dengan penuh pengorbanan itu semakin hari kian pudar akibat ketidakmampuan pengelola negeri ini dalam melepaskan diri dari ketergantungan kepada bangsa lainnya. Alhasil, Indonesia pun hanya mampu berperan sebagai pengekor dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara maju khususnya negara pemberi utang. 

Untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini dari jurang kehancuran, sudah saatnya pemerintah bersikap (lebih) rasional dalam mengeluarkan berbagai kebijakan terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki tentunya jauh lebih bijak daripada mengandalkan “bantuan” dari luar. Selain itu pemerintah pun hendaknya lebih selektif dalam memilih proyek yang akan dilaksanakannya. Dalam hal ini kemaslahatan sebuah proyek hendaknya lebih dikedepankan daripada sekedar mencari keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang.

Adapun rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya diharapkan lebih kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan umum. Di tengah ketidakmampuan DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah, sudah saatnya rakyat bangkit untuk mengingatkan pemerintah agar bekerja (lebih keras) untuk menyejahterakan warganya. Menulis opini di media massa, menyampaikan pendapat di media sosial, sampai dengan menggelar parlemen jalanan merupakan cara - cara yang dapat ditempuh oleh setiap warga dalam rangka memperjuangkan hak – haknya. Dengan demikian, pemerintah pun akan lebih berhati – hati dalam mengeluarkan kebijakanya sehingga besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini pun dapat benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. (Dimuat di Koran Galamedia Edisi 19 Januari 2017).