Grasi Antasari dan Pilkada DKI

Bebasnya mantan ketua KPK Antasari Azhar dari jeruji besi seakan menambah dinamika perpolitikan di tanah air. Pimpinan KPK jilid I tersebut dapat kembali menghirup udara segar setelah Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh tim kuasa hukumnya. Antasari yang divonis 15 tahun penjara karena diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain, akhirnya dibebaskan setelah menjalani 8 tahun masa tahanannya. Sebagian pihak menilai, keputusan tersebut lebih bermuatan politis karena dilakukan di tengah menghangatnya perseteruan antara elit pemerintahan saat ini dengan rezim pemerintahan sebelumnya yang dinakhodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Beragam spekulasi pun muncul menyikapi kebijakan pemberian grasi tersebut. Adanya indikasi untuk menjadikan mantan ketua KPK itu sebagai “senjata” untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap kali dilontarkan oleh mantan presiden SBY serta para pendukungnya, disampaikan oleh para pengamat yang merasa khawatir akan terjadinya kegaduhan lebih besar. Hal ini setidaknya dapat kita amati dari tindak tanduk Antasari beberapa saat setelah dirinya dibebaskan.

Adapun pengakuan Antasari bahwa dirinya pernah “diminta” oleh SBY untuk tidak menahan besannya Aulia Pohan yang saat itu tengah tersandung kasus hukum, menjadi babak baru “pertarungan segitiga” yang melibatkan SBY, Jokowi serta Antasari sendiri. Sebagai pucuk pimpinan lembaga penegak hukum yang kala itu paling dipercaya publik, Antasari tentunya tidak akan melupakan begitu saja apa yang pernah dilakukan oleh rezim pemerintahan terdahulu pada dirinya. Beberapa kalangan menduga, Antasari tengah menyiapkan kejutan – kejutan lainnya untuk membalas jasa Presiden Jokowi yang telah memberikan “kehidupan baru” bagi dirinya beserta keluarganya. Hal ini tentunya dapat memberikan energi lebih bagi Jokowi – JK untuk menyingkirkan pihak – pihak yang selama ini dinilai berseberangan dengan pemerintah. 

Di lain pihak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang berlangsung dua putaran menyisakan tanda tanya besar tentang sikap yang akan diambil oleh SBY dan partai Demokrat setelah jagoan mereka kalah dalam putaran pertama. Secara logika, sulit bagi SBY untuk memberikan dukungan kepada pasangan petahana yang merupakan representasi dari pemerintahan saat ini yang dinilai tengah mendzalimi dirinya. Namun, kehadiran Antasari di kancah perpolitikan nasional memaksa SBY dan Partai Demokrat untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan. Penahanan para mantan pejabat di era pemerintahan SBY sejatinya merupakan “pesan” dari partai penguasa kepada mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan untuk belajar “menghormati” kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kondisi semacam ini pada akhirnya menempatkan SBY serta para pendukungnya pada posisi yang cukup sulit. Kehadiran Antasari yang tak pernah diduga sebelumnya seakan menjadi ujian tersendiri bagi ketua umum Partai Demokrat itu dalam menjalani sisa hidupnya. Dalam situasi seperti ini, hanya ada dua pilihan yang dapat diambil oleh SBY. Kedua pilihan tersebut masing-masing memiliki konsekuensi yang tidak sederhana bagi masa depan SBY dan keluarganya serta partai yang dipimpinnya.

Pertama, mengalihkan dukungan kepada pasangan petahana (Ahok –Djarot). SBY benar-benar memahami tentang besarnya kewenangan Antasari saat memimpin lembaga anti rasuah di era kepemimpinannya. Dengan kewenangan yang dimilikinya saat itu, Antasari memiliki akses yang cukup luas untuk menyelidiki berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat negara. Artinya, pengakuan Antasari terkait pembatalan penahanan Aulia Pohan hanyalah sebagian kecil dari segudang “amunisi” yang dia miliki dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan tertentu. Adapun grasi yang baru saja ia terima merupakan salah satu bentuk “simbiosis mutualisme” yang sengaja dibangun oleh pemerintahan saat ini dalam rangka mengamankan berbagai kebijakannya.

Antasari Azhar bukanlah satu-satunya alasan bagi SBY untuk “berdamai” dengan penguasa saat ini. Kehadiran Jusuf Kalla dan Sri Mulyani dalam kabinet Indonesia Bersatu ibarat pedang yang telah berpindah tangan. Mereka yang dahulu pernah tinggal satu perahu dengan SBY dalam kurun waktu yang cukup lama dan memiliki posisi sangat strategis, tentunya sangat memahami rahasia “rumah tangga” SBY dan Partai Demokrat. Lagi-lagi, hal ini dapat dijadikan senjata oleh pemerintahan Jokowi – JK untuk mengontrol tindak – tanduk lawan politiknya.

Kedua, mendukung pasangan Anies - Sandi. Sebagai seorang negarawan sekaligus tokoh bangsa yang pernah memimpin negeri ini selama dua periode, SBY tentu tidak ingin dirinya dipecundangi berkali – kali. Dalam konteks ini, hancur lebur di medan perang dinilai sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan diam namun tetap teraniaya. Kekalahan calon petahana dalam Pilkada DKI diharapkan mampu mengurangi pengaruh maupun kontrol pemerintah terhadap pihak-pihak yang selama ini berseberangan.

Dari kedua pilihan tersebut, tak seorang pun dapat memastikan pilihan mana yang akan diambil oleh SBY dan partainya. Hal ini dikarenakan dunia politik adalah dunia yang kerap kali diselimuti oleh ketidakpastian. Kompromi – kompromi politik sangat mungkin dilakukan menjelang Pilkada putaran kedua. Dalam hal ini masa depan Partai Demokrat serta keselamatan diri SBY dan kerabatnya menjadi pertimbangan utama saat mengambil keputusan strategis.

Adapun kita sebagai “penonton” hanya bisa berdo’a dan berharap, pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu benar-benar mampu melahirkan sosok pemimpin yang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Dengan demikian, harapan akan hadirnya wajah ibukota yang (lebih) beradab pun dapat benar – benar terwujud. Semoga (Dimuat di Harian Umum Galamedia Edisi 15 Maret 2017)