Aspek Krusial Guru Pembelajar

Menindaklanjuti hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang masih jauh dari harapan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru dengan menyelenggarakan sebuah program yang dikenal dengan istilah Guru Pembelajar (GP). Program yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan tatap muka tersebut merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh guru dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Harapannya, dengan mempelajari modul-modul yang telah disusun sebelumnya oleh pemerintah dan disertai arahan dari para mentor, kemampuan pedagogis dan profesional  guru pun akan meningkat secara signifikan.

            Sejak awal diluncurkan, program Guru Pembelajar memang mendapatkan respon yang cukup positif dari para guru maupun pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari program tersebut adalah tumbuhnya motivasi dalam diri guru itu sendiri untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan memanfaatkan media yang ada. Namun demikian, program yang digagas oleh pemerintah tersebut bukannya tanpa masalah. Beberapa kendala teknis maupun non teknis cukup dirasakan oleh para guru selama mengikuti kegiatan. Setidaknya, ada tiga aspek paling krusial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar program yang menghabiskan anggaran cukup besar tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

            Pertama, kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer. Tidak memadainya kompetensi sebagian guru di bidang teknologi informasi (IT) menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru saat mengikuti  kegiatan dalam bentuk daring. Kesulitan dalam menggunggah modul pembelajaran melalui internet serta mengadakan percakapan jarak jauh (teleconference) dengan mentor merupakan  persoalan yang paling dirasakan terutama oleh mereka yang telah berusia lanjut.

            Kedua, terbatasnya kemampuan ekonomi guru. Bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), membeli seperangkat komputer terbaru yang harganya 4 sampai dengan 5 juta rupiah mungkin tidak terlalu berat. Lain halnya dengan guru honorer yang berpenghasilan sangat rendah. Jangankan untuk membeli komputer baru, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun pun tak jarang mereka harus ngutang dulu ke warung terdekat. Selain itu besarnya biaya yang jarus dikeluarkan untuk membeli kuota internet pun semakin menambah beban para guru yang tengah berupaya untuk meningkatkan kompetensinya tersebut.   

            Ketiga, kesiapan sekolah yang ditunjuk sebagai Pusat Belajar (PB). Kenyataan menunjukkan, tidak semua sekolah yang dijadikan Pusat Belajar benar-benar siap untuk melaksanakan kegiatan pendampingan kepada para peserta moda daring maupun tatap muka. Tidak memadainya sarana prasarana yang dimiliki merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang diberikan tugas untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi guru tersebut. Akibatnya, pendampingan yang diberikan pun kurang berjalan secara maksimal.

            Agar program peningkatan kompetensi guru tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, ketiga aspek yang disebutkan oleh penulis di atas hendaknya menjadi perhatian pemerintah maupun sekolah. Dukungan berupa sarana dan prasarana secara memadai hendaknya diberikan kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai fasilitator kegiatan serta para guru yang bertindak sebagai peserta. Adapun sekolah memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelatihan di bidang IT kepada guru-guru yang membutuhkan. Dalam hal ini sekolah dapat memberdayakan guru TIK maupun operator sekolah yang setiap hari bergelut dengan perangkat digital. Dengan begitu, tujuan utama dari program Guru Pembelajar pun dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.