Pudarnya "Pesona" KPK

            Upaya untuk menjadikan hukum sebagai panglima di negeri ini nampaknya semakin hari kian menunjukkan arah yang tidak jelas. Alih-alih memberikan ganjaran yang setimpal bagi para perampok uang negara, lembaga (-lembaga) penegak hukum yang ada justru dibuat tak berdaya oleh serangan balik koruptor yang didukung oleh para konglomerat hitam dan (oknum) penguasa di tingkat pusat maupun daerah. Tak hanya itu, ketidaksepahaman antar lembaga penegak hukum dengan lembaga negara lainnya dalam menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan para pejabat negara, mengakibatkan upaya pemberantasan korupsi semakin jauh panggang dari api. Adanya pameo yang mengatakan bahwa semakin tinggi nilai korupsi makin aman posisi, nampaknya makin sulit untuk dibantah.

            Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga yang “dahulu kala” dikenal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi paling terpercaya di negeri ini kini tengah menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang semakin jauh dari harapan masyarakat. Beberapa kasus korupsi kelas kakap yang akhir-akhir ini ditangani oleh KPK justru berakhir anti klimaks dengan dikeluarkannya kesimpulan bahwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dalam perkara-perkara yang menurut para ahli sebenarnya lebih dari cukup untuk menjerat (para) pelaku.

Dalam sebuah kasus, KPK bahkan pernah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan mengatakan bahwa tidak ada niat jahat dari pelaku untuk berbuat korupsi sekalipun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan telah merugikan uang negara ratusan milyaran rupiah. Tak ayal kritikan serta cemoohan pun dilontarkan oleh masyarakat terutama mereka yang sehari-hari bergelut di bidang hukum.  Pakar hukum pidana Profesor Romly Artasasmita bahkan menyatakan, pengabaian rekomendasi BPK oleh KPK merupakan sebuah tindak pidana yang cukup serius.            

            Sikap “pemaaf” yang ditunjukkan oleh lembaga anti rasuah tersebut justru pada akhirnya mengundang pertanyaan besar mengingat hasil audit BPK biasanya dijadikan rujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah kasus dugaan korupsi. Penetapan mantan gubernur Sumatera Utara sebagai tersangka korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun lalu sejatinya berawal dari audit BPK yang menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pengalokasian serta penyaluran  dana hibah tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk (dugaan) kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Dalam kasus   tersebut KPK sengaja mengabaikan temuan BPK  dan lebih memilih untuk mendengarkan pendapat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan yang nilainya mencapai ratusan miliar itu. 

            Pudarnya “pesona” KPK seperti yang penulis gambarkan di atas sebenarnya sudah terlihat sejak saat proses fit and proper test calon pimpinan KPK yang dilaksanakan pada tahun lalu. Dari 5 pimpinan KPK yang saat ini menjabat, beberapa diantaranya memiliki catatan yang perlu kita jadikan perhatian. Sebut saja Agus Raharjo, Ketua KPK yang saat ini tengah menjabat dikenal sebagai seorang insinyur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal hukum maupun pengalaman di lembaga penegakan hukum. Kiprahnya saat memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pun tidak terlalu terdengar oleh masyarakat. Tak heran apabila sebagian kalangan meragukan kemampuannya dalam menakhodai lembaga yang (dahulu) paling dipercaya oleh masyarakat tersebut.

            Adapun Saut Situmorang sebagai wakil ketua KPK justru lebih dikenal publik dengan berbagai pernyataan kontroversialnya. Saat menjalani fit and proper test bersama Komisi III DPR tahun lalu, mantan Staf Ahli Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) tersebut mengatakan akan menghentikan penyelidikan atas kasus korupsi BLBI dan Bank Century apabila dirinya terpilih sebagai pimpinan KPK. Selain itu ia pun merupakan satu-satunya calon pimpinan KPK yang menyetujui adanya revisi terhadap Undang-Undang KPK yang saat itu ditolak oleh publik karena dianggap dapat melemahkan KPK. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu Saut pun melontarkan pernyataan yang tak kalah kontroversialnya dengan mengidentikkan para pelaku korupsi dengan salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbesar di negeri ini. Kontan saja, kritikan serta upaya menempuh jalur hukum pun dilakukan oleh para anggota maupun alumni ormas yang merasa tersinggung oleh pernyataan wakil ketua KPK yang baru setahun menjabat tersebut.

            Selain Agus Raharjo dan Saut Situmorang, pimpinan KPK lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah Alexander Marwata. Alexander memiliki latar belakang sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusannya yang sering memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam penanganan kasus korupsi, membuat sebagian kalangan ragu akan kemampuannya untuk mengusut tuntas berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ia pernah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan dan oleh karenanya harus dibebaskan. 

            Rekam jejak ketiga pimpinan KPK tersebut sebaiknya kita jadikan catatan dalam mengawal perjalanan lembaga anti rasuah tersebut di masa yang akan datang. Kinerja KPK selama setahun terakhir ini hendaknya kita jadikan bahan evaluasi untuk menentukan apakah lembaga yang merupakan anak kandung reformasi tersebut benar-benar masih layak untuk dipertahankan. Dalam hal ini peran masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai komunitas (akademisi), ormas maupun organisasi-organisasi lainnya lebih dapat diharapkan untuk mengawasi kinerja KPK dibandingkan para wakil rakyat yang saat ini tengah “duduk manis” di gedung parlemen. Di samping itu upaya untuk merealisasikan supremasi hukum pun perlu terus disuarakan oleh berbagai kalangan demi tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai upaya untuk menjadikan hukum sebagai panglima pun dapat benar-benar terwujud.

(Dimuat di Koran Pasundan Ekspres Edisi 05 Agustus 2016)