Urgensi Literasi Media

Peristiwa penertiban  warung nasi di kota Serang yang dilakukan oleh Satpol PP beberapa waktu lalu cukup membuat (sebagian) masyarakat geram. Tindakan tegas aparat terhadap Saeni sang pemilik warung karena menjual barang dagangannya di siang hari saat bulan ramadhan, dipandang sebagai sebuah tindakan yang belebihan dan intoleran. Berbagai kritikan pun dialamatkan kepada para petugas yang dianggap telah bertindak secara sewenang-wenang itu. Tak hanya itu, penggalangan dana hingga mencapai ratusan juta rupiah pun dilakukan oleh masyarakat yang merasa iba terhadap “tragedi” yang menimpa Saeni. Kejadian ini pun pada akhirnya bermuara pada tuntutan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan untuk menjual makanan dan minuman di siang hari pada saat bulan suci ramadhan.   

             Beberapa bulan sebelumnya, masyarakat pun dibuat geram dengan kabar meninggalnya Yuyun, salah seorang siswi SMP di Bengkulu akibat mengalami tindak kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh belasan remaja. Para pelaku yang diantaranya diketahui tengah berada di bawah pengaruh minuman keras (miras) memperkosa korban secara bergiliran dan setelah itu membunuhnya dengan cara-cara yang sadis. Tuntutan agar pengadilan memberikan hukuman kebiri hingga hukuman mati pun disuarakan oleh masyarakat untuk memberikan pelajaran bagi para pelaku sekaligus mencegah terulangnya kasus-kasus  serupa.

            Dari dua kejadian di atas, penulis menemukan persoalan terkait sikap masyarakat dalam memandang sebuah permasalahan secara utuh. Dalam kasus pertama, masyarakat melihat Saeni sebagai sosok yang terdzalimi dan oleh karenanya perlu dibantu, baik secara moril maupun materiil. Tanpa mengetahui lebih jauh tentang latar belakang tindakan yang diambil oleh aparat serta kondisi objektif sang pemilik warung, masyarakat langsung bertindak secara spontan menunjukkan dukungannya kepada Saeni sekaligus “mengutuk” tindakan aparat yang dinilai telah melewati batas itu.

            Faktanya, dilihat dari persfektif hukum, apa yang telah dilakukan oleh Satpol PP tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jauh-jauh hari sebelum penertiban dilakukan, surat edaran terkait larangan berjualan makanan di siang hari yang ditandatangani langsung oleh Walikota dan Ketua MUI Serang pun telah disebarkan kepada para pedagang di wilayah itu. Di samping itu, belakangan diketahui bahwa Saeni memiliki beberapa cabang warung nasi di tempat lain sehingga kurang tepat apabila yang bersangkutan disebut kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan.  Namun, akibat ulah salah satu media mainstream yang terlalu mendramatisir tayangan penertiban oleh Satpol PP dan hal itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya masyarakat pun terjebak dalam sebuah “sandiwara” yang sama sekali jauh dari realita yang sebenarnya.

            Adapun dalam kasus kedua, penulis menemukan kekeliruan yang dilakukan oleh (sebagian) masyarakat dalam memandang kasus – kasus kekerasan yang terjadi. Mereka lebih memfokuskan pandangannya terhadap bentuk maupun pelaku kejahatan, bukan menggali lebih dalam perihal penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kriminologi UI dan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) pada tahun 2013 lalu menyebutkan bahwa 15 dari 43 narapidana anak melakukan tindak kejahatan saat mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Hal ini membuktikan bahwa menjauhkan anak-anak kita dari minuman beralkohol akan jauh lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dibandingkan dengan memperberat hukuman bagi para pelaku. Hal ini dikarenakan orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidak akan pernah memikirkan konsekuensi dari perbuatannya, seberat apapun itu. Sayangnya, tuntutan untuk memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual lebih nyaring terdengar daripada upaya untuk lebih memperketat peredaran minuman keras di kalangan remaja.

            Dari dua kasus yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kekeliruan masyarakat dalam menyikapi suatu peristiwa sejatinya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mencerna setiap informasi yang disuguhkan oleh media.  Dalam hal ini, apa yang dilihat dengan kasat mata sering kali dijadikan kebenaran yang hakiki tanpa mengetahui lebih jauh fakta yang sesungguhnya. Padahal, media tentunya memiliki misi tersendiri dalam setiap pemberitaan yang disampaikan kepada  masyarakat. Hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para politikus menggiring opini masyarakat melalui media-media “raksasa” yang dimilikinya.

            Untuk membantu masyarakat agar mampu “menerjemahkan” berbagai informasi yang beredar, literasi media menjadi sebuah keniscayaan. Literasi media atau pendidikan media pada dasarnya merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat agar mampu berdaya hidup di dunia yang tengah mengalami sesak media (Iriantara, 2009). Dengan kata lain, pendidikan media dibutuhkan agar masyarakat mampu menjadi pemirsa atau partisipan yang cerdas dalam “mencerna” setiap informasi yang diterimanya sekaligus meningkatkan sikap kritis mereka terhadap “perilaku” media yang (dianggap) telah keluar jalur.

            Di beberapa negara maju seperti Inggris, pengenalan pendidikan media dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa. Tujuannya adalah agar siswa benar-benar memahami serta mampu menganalisis setiap konten yang disuguhkan oleh media. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama antar kementerian yang tergabung dalam sebuah lembaga bernama “Media Education Strategy Committee”.   

            Di Indonesia sendiri, payung hukum untuk menyelenggarakan dan mengembangkan literasi media sendiri sebenarnya telah tersedia dalam bentuk Undang-Undang Penyiaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahkan bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mencanangkan Gerakan Nasional Remaja Melek Media. Hal ini seyogyanya disambut oleh kalangan pendidik dengan cara mengembangkan literasi media di kalangan anak didiknya. Membiasakan siswa untuk mendiskusikan berbagai informasi yang disuguhkan oleh media merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh guru. Selain itu mengajak siswa untuk aktif menunjukkan sikapnya terhadap setiap fenomena yang terjadi di masyarakat pun perlu dilakukan oleh guru guna mengasah daya kritis serta rasa empati mereka terhadap sesama. Media sosial maupun portal lainnya seperti Change.org merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan pendapat mereka. Dengan demikian, diharapkan   akan lahir generasi yang mampu bersikap bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. (Dimuat di Portal Berita Tintahijau.com Edisi 30 Juni 2016)