Miras dan Masa Depan Generasi Emas

Upaya para pendidik untuk melahirkan generasi unggul berkarakter seperti yang kita impikan selama ini nampaknya semakin hari kian bertambah berat saja. Alih-alih menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung tumbuh kembangnya karakter anak, pemerintah justru membuka celah yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam jurang kehancuran. Terjadinya generasi yang hilang (lost generation) seperti yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan pun semakin membayangi bangsa yang mulai kehilangan jati diri ini.  

            Adalah Kemendagri, sebuah lembaga di bawah presiden yang saat ini tengah menjadi sorotan publik karena kebijakannya yang cukup kontroversial. Dengan dalih untuk mendukung mendongkrak perekonomian nasional, pihak Kemendagri memutuskan untuk mencabut ratusan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap dapat menghambat iklim investasi, termasuk peraturan terkait larangan maupun pembatasan minuman beralkohol di setiap daerah. Keputusan ini pun langsung mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan yang merasa khawatir akan terjadinya kerusakan moral yang lebih parah.

            Dalam konteks pendidikan (karakter), kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri tersebut merupakan sebuah keputusan yang kontraproduktif dengan apa yang tengah diupayakan oleh dunia pendidikan saat ini. Mencabut Perda yang sebenarnya bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya miras sama saja dengan mengorbankan masa depan mereka. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dipastikan bahwa berbagai kasus tindak kejahatan yang terjadi selama ini akan selalu terulang, bahkan semakin meningkat jumlahnya. Hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kriminologi UI dan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) pada tahun 2013 lalu menyebutkan bahwa 15 dari 43 narapidana anak melakukan tindak kejahatan saat mereka berada di bawah pengaruh alkohol

            Adapun klaim pemerintah yang menyatakan bahwa peningkatan angka penjualan miras akan membantu perekonomian nasional sama sekali tidak beralasan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), penjualan miras hanya menyumbang 0,04 persen bagi APBN. Artinya, saat penjualan miras menurun pun dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap pendapatan negara. Bahkan, presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa beliau sama sekali tidak keberatan dengan turunnya pendapatan negara tersebut sebagai konsekuensi dari ketatnya kontrol terhadap peredaran miras yang diberlakukan oleh Menperindag sebelumnya.   

            Di tengah ketidakmampuan (atau bahkan ketidakmauan) pemerintah pusat dalam melindungi (masa depan) generasi muda kita, ada baiknya pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam memberikan bimbingan bagi warganya agar terhindar dari berbagai perilaku menyimpang. Program “Maghrib Mengaji” seperti yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung hendaknya dijadikan contoh oleh daerah-daerah lainnya dalam upaya menumbuhkan  nilai-nilai religius di kalangan masyarakat. Adapun guru diharapkan mampu bahu membahu dengan orangtua siswa dalam menciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendukung tumbuh kembangnya karakter anak. Menjalin komunikasi efefktif antara guru, siswa serta orangtua merupakan jalan terbaik untuk meminimalisir berbagai potensi masalah yang mungkin dialami oleh siswa. Dengan demikian, lahirnya generasi emas seperti yang kita nanti-nantikan itu pun benar-benar terwujud.  (Dimuat di Koran Siap Belajar Edisi Akhir Juni 2016)