Kereta Cepat dan Balada Guru Honorer

Aksi ribuan guru honorer di depan istana merdeka beberapa waktu lalu yang menuntut pemerintah untuk segera menagangkat mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berakhir dengan kekecewaan. Perwakilan pemerintah menyatakan bahwa persoalan payung hukum menjadi penghalang utama  untuk merealisasikan keinginan para guru honorer tersebut. Selain itu tidak tersedianya anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 juga menjadi kendala bagi pemerintah untuk melakukan pengangkatan PNS pada tahun ini. Padahal, setahun sebelumnya pemerintah pernah berjanji akan mengangkat para guru honorer yang termasuk Kategori Dua (K2) secara bertahap hingga tahun 2019 mendatang.

          Sikap berbeda justru ditunjukkan pemerintah saat merespon proposal kereta cepat yang ditawarkan oleh perusahaan Tiongkok. Pemerintah nampak lebih “bersemangat” untuk membangun jalur kereta cepat yang menghubungkan kota Bandung dengan Jakarta tersebut. Demi merealisasikan moda transportasi yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan itu, pemerintah bahkan rela melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Penetapan waktu peresmian dimulainya proses pembangunan (ground breaking) kereta cepat tersebut ditetapkan jauh-jauh hari sebelum dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dibahas. Padahal, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) disebutkan bahwa layak atau tidaknya suatu kegiatan atau usaha haruslah didasarkan pada kajian amdal. Adapun untuk menyiasati persoalan biaya yang tidak dianggarkan dalam APBN, pemerintah pun rela “menggadaikan” beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis sebagai jaminan atas keberlangsungan proyek yang membutuhkan biaya hingga 70 triliun rupiah tersebut.

          Perbedaan respon pemerintah dalam menyikapi “proposal” yang diajukan oleh para guru honorer serta perusahaan Tiongkok sejatinya menunjukkan ketidakmampuan atau bahkan ketidakmauan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik. Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik rupanya (masih) dipandang sebagai beban bagi negara dan bukan investasi. Padahal, terpenuhinya kebutuhan (hidup) pendidik akan sangat mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini di masa yang akan datang.

          Di sisi lain efisiensi anggaran yang dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melakukan moratorium CPNS guru maupun meningkatkan kesejahteraan guru honorer menjadi tidak masuk akal manakala pemerintah sendiri melaksanakan begitu banyak program yang kurang dapat dirasakan manfaatnya. Uji Kompetensi Guru (UKG) yang tingkat validitasnya masih dipertanyakan serta Ujian Nasional (UN) yang sering kali diwarnai kecurangan merupakan dua program pemerintah yang membutuhkan anggaran cukup besar namun  kurang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidik maupun peserta didik secara signifikan. Selain itu diklat-diklat “instant” yang sering diselenggarakan oleh pemerintah justru lebih kental dengan aroma proyeknya daripada niatan untuk meningkatkan kompetensi para guru secara serius. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya diklat yang dilaksanakan secara mendadak serta salah sasaran.

          Menyikapi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah memberikan pengharggan kepada para guru honorer terutama yang telah lama mengabdi. Memberikan kemudahan kepada mereka  untuk mendapatkan penghasilan tambahan maupun melanjutkan studi merupakan langkah yang perlu diambil. Bukan sebaliknya, membebani mereka dengan segudang persyaratan yang pada akhirnya menyebabkan anak didiknya menjadi terlantar. Dengan demikian, guru pun akan lebih fokus dalam mendidik anak-anaknya sehingga kejayaan masa lalu yang pernah dicapai oleh bangsa ini pun dapat diraih kembali. (Dimuat di Koran Siap Belajar, Edisi Awal Juni 2016)