Guru dan Kearifan Lokal

Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu rupanya ditanggapi beragam oleh para guru di lapangan. Sebagian dari mereka menilai, kedatangan Mendikbud baru tersebut akan diikuti oleh perubahan kebijakan strategis di bidang pendidikan dan oleh karenanya perlu disikapi secara serius. Kekhawatiran akan  terjadinya pergantian kurikulum serta perubahan kebijakan lainnya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan guru pun menjadi topik hangat dalam forum-forum guru di dunia maya.   

Namun, tidak sedikit pula  yang memandang perombakan tersebut sebagai hal yang biasa dan tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi proses pendidikan yang saat ini tengah berjalan. Hal ini dikarenakan Mendikbud baru yang mengantikan Anies Baswedan tersebut masih berada di bawah kepemimpinan Presdien Joko Widodo sehingga diprediksi tidak akan terlalu banyak melakukan “manuver” saat menjalankan tugasnya. Selain itu bagi para guru yang terbiasa hidup “mandiri”, hadirnya nakhoda baru tersebut tidak akan begitu banyak membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi. Hal ini sangat dirasakan terutama oleh mereka yang telah lama mengabdikan hidupnya menjadi seorang pendidik.

Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh kedua “kubu” tersebut memang bukan tanpa alasan. Pemberlakuan Kurikulum 2013 (Kurtilas) bagi seluruh sekolah pada masa kepemimpinan  Muhammad Nuh merupakan salah satu contoh dimana “kearifan lokal” seorang guru tengah diuji. Saat itu guru (terkesan) dibiarkan  berjuang sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang  dihadapinya. Mulai dari ketidaksiapan buku ajar, terbatasnya infrastruktur pendukung, sampai dengan ketiadaan pembinaan lanjutan harus mereka hadapi seorang diri. Di saat guru membutuhkan membutuhkan arahan terkait kurikulum mana yang akan dijadian acuan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pun, yang ditanya ternyata tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kejelasan tentang hal ini baru bisa diperoleh beberapa bulan menjelang pelaksanaan ujian, itu pun diwarnai dengan kontroversi. Memaksa sekolah-sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 untuk mengikuti UN berbasis KTSP memang (bagi sebagian kalangan) merupakan keputusan yang kurang masuk akal.   

Akibatnya, komplain dari para orangtua siswa terkait proses pembelajaran yang (dianggap) tidak maksimal pun harus diterima oleh para guru dengan ikhlas. Guru dinilai tidak mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan peserta didik. Sementara pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan hanya bisa menyalahkan guru dengan dalih guru kurang kreatif atau belum mampu merubah mindset nya. Padahal, tidak sedikit dari guru-guru yang saat ini mengabdi adalah mereka yang telah merasakan pahit getirnya mendidik tunas-tunas bangsa selama puluhan tahun.   

   Kearifan lokal guru-guru kita tidak hanya diuji pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal kesejahteraan pun mereka sering kali harus berjuang sendiri agar dapurnya tetap ngebul. Kenyataan menunjukkan, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa harus “rangkap jabatan” untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang asongan, jadi sopir tembak, sampai dengan tukang tambal ban dilakoninya dengan penuh keikhlasan. Kondisi ekonomi mereka tak kunjung membaik sekalipun rezim telah berkali-kali berganti.  Sebaliknya, guru sering kali menjadi korban rayuan gombal para calon kepala daerah saat mereka membutuhkan dukungan suara demi meraih kursi yang sangat bergengsi tersebut. Adapun organisasi guru sebagai sebuah institusi yang diharapkan mampu menyalurkan aspirasi anggotanya justru tak jarang dijadikan kendaraan politik oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuannya.

Di tengah situasi yang masih diselimuti oleh ketidakpastian, penulis mengajak kepada sesama pendidik agar tidak merespon pergantian Mendikbud secara berlebihan. Terlalu menggantungkan harapan kepada Mendikbud baru hanya akan melahirkan kekecewaan-kekecewaan sebagaimana yang telah lalu. Sebaliknya, (kembali) mengasah “kearifan lokal” kita dalam menghadapi berbagai persoalan merupakan langkah yang lebih rasional dalam upaya meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Dengan demikian, diharapkan akan lahir guru-guru tangguh berhati cahaya yang senantiasa berjuang tanpa pamrih dalam mendidik tunas-tunas bangsa. (Dimuat di Harian Umum Pasundan Ekspres Edisi 20 Agustus 2016)