Sengkarut Seleksi Calon Mahasiswa Baru 2016

Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru untuk tahun ini nampaknya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beragam persoalan masih menyelimuti hajatan tahunan yang pelaksanaannya selalu dinanti tersebut. Ketidaksempurnaan sistem yang dibuat oleh panitia penyelenggara nyatanya berpotensi menghilangkan hak sebagian siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Petisi untuk menyelamatkan Angkatan 2016 dari kesalahan sistem pun sengaja disuarakan oleh mereka yang merasa telah dirampas haknya.  

            Berubah-ubahnya sistem maupun aturan dalam penerimaan calon mahasiswa baru memang menjadi salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh pihak sekolah. Alih-alih berupaya untuk mendapatkan bibit – bibit unggul, pemerintah justru menerapkan kriteria tambahan yang tidak jelas dalam proses seleksi. Pemberlakukan Indeks Integritas Sekolah (IIS) yang masih diragukan tingkat validitasnya merupakan salah satu contoh dari kriteria yang dimaksud.  

            Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan untuk tidak “memaafkan” sekolah-sekolah yang melakukan kesalahan saat pengisian data pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Hanya karena keteledoran seorang operator dalam melakukan input data, seluruh siswa yang seharusnya berhak mengikuti proses seleksi melalui jalur SNMPTN terpaksa harus gigit jari. Hal ini mengakibatkan banyaknya siswa yang memiliki potensi menjadi tersisihkan sebelum proses seleksi dimulai.                                                                                                        

            Di sisi lain pemberlakuan kuota minimal 30 % untuk jalur SBMPTN semakin mempersempit kesempatan para siswa untuk memperoleh tiket masuk PTN. Mereka yang sejak awal tidak terdaftar sebagai peserta SNMPTN terpaksa harus bersaing lebih ketat untuk memperebutkan kursi yang jumlahnya sangat terbatas tersebut. Padahal,  SBMPTN merupakan jalur yang dinilai paling tinggi tingkat kejujuran dan objektivitasnya dibandingkan jalur lainnya karena benar-benar didasarkan pada kemampuan siswa dalam memecahkan soal-soal yang diberikan. Hal ini berbeda dengan jalur SNMPTN yang  rawan dengan praktik penggelembungan nilai raport serta mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) yang penuh rekayasa itu.

            Dalam kondisi yang kurang menguntungkan semacam ini memang tidak banyak yang dapat dilakukan. Keputusan yang diambil oleh panitia penyelenggara sudah tidak mungkin lagi dirubah sekalipun banyak pihak yang (merasa) dirugikan. Namun demikian, berbagai peristiwa “memilukan” terkait pelaksanaan seleksi tahun ini hendaknya benar-benar dijadikan pelajaran oleh para pengambil kebijakan. Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk melakukan perbaikan data mutlak dilakukan oleh pihak panitia agar di masa yang akan datang tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat ketidaksempurnaah sistem. Di samping itu menambah kuota SBMPTN pun menjadi salah satu pilihan yang patut untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, siswa yang lolos seleksi pun adalah mereka yang benar-benar layak duduk di bangku kuliah.