Kepala Sekolah Sebagai Lokomotif Perubahan

Keberhasilan sekolah dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melahirkan generasi terbaik sejatinya ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola lembaga yang dipimpinnya. Dalam hal ini kepiawaian kepala sekolah untuk  memberdayakan segenap sumber daya yang dimiliki akan mendukung laju organisasi yang tengah dipimpinnya tersebut. Artinya, kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat sesungguhnya sangat bergantung pada sejauh mana kapabilitas serta integritas pucuk pimpinannya. Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait “kegagalan” sekolah dalam menjalankan perannya merupakan permasalahan serius yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Alih-alih menjadi rumah kedua yang nyaman untuk dihuni, (sebagian) sekolah justru menjadi tempat dimana ketidakjujuran maupun kekerasan diajarkan.   Selain kecurangan massif yang sering kali mewarnai pelaksanaan Ujian Nasional (UN), kasus korupsi anggaran pendidikan yang melibatkan kepala sekolah maupun pejabat dinas pendidikan di daerah pun menjadi ganjalan bagi bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Tak hanya itu, tindak kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pendidik serta petugas sekolah lainnya nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang entah kapan dapat diselesaikan.                                                                                   Di sisi lain hadirnya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) maupun Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dirasakan belum mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kelompok kerja yang sejatinya dibentuk untuk merumuskan berbagai program strategis sekolah tersebut terkesan hanya menjadi ajang silaturahmi para kepala sekolah tanpa disertai keinginan untuk membuat berbagai inovasi maupun terobosan untuk memajukan sekolahnya. Tak hanya itu, promosi buku maupun alat peraga lainnya tak jarang mewarnai pertemuan rutin antar pucuk pimpinan tersebut.                                          Belum optimalnya kinerja kepala sekolah seperti yang penulis gambarkan di atas antara lain disebabkan oleh proses rekrutment kepala sekolah yang (masih) bermasalah. Penempatan kepala sekolah di suatu daerah acap kali didasarkan pada faktor kedekatan yang bersangkutan dengan para pengambil kebijakan, bukan karena integritas maupun kapabilitasnya. Selain itu besaran uang yang dimiliki pun turut menentukan keberhasilan seseorang dalam memeperoleh jabatan yang (dianggap) cukup bergengsi tersebut.                                                                                             Untuk mendapatkan kepala-kepala sekolah yang berkualitas, perbaikan proses rekrutmen merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Bila diperlukan, uji publik pun dapat dilakukan untuk mengetahui visi misi serta latar belakang para calon kepala sekolah. Dalam hal ini para guru hendaknya diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian tentang sosok yang akan memimpin mereka selama beberapa tahun ke depan. Selain itu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)  pun hendaknya benar-benar dilakukan seobjektif mungkin dan tidak sekadar formalitas belaka. Hasil dari evaluasi tersebut diperlukan sebagai dasar  dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kepala-kepala sekolah yang terpelih pun akan mampu berperan sebagai lokomotif perubahan dan membawa sekolah yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik.