Akhir Tragis Sang Insinyur

Kurangnya tenaga Insinyur merupakan salah satu kendala yang dihadapi bangsa ini dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air. Banyaknya perguruan tinggi yang dimiliki di negeri ini nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli yang benar-benar siap untuk memberikan kontribusinya dalam menyukseskan jalannya pembangunan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani  dalam orasi ilmiahnya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada bulan Februari lalu. Menurutnya, setiap perguruan tinggi dituntut untuk dapat mencetak insinyur-insinyur berkualitas dan mampu bersaing dengan insinyur-insinyur dari luar negeri. Dengan begitu,  diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pun akan memberikan berkah tersendiri bagi bangsa ini, bukan sebaliknya.    

Di tempat berbeda, nasib tragis justru dialami oleh salah satu insinyur terbaik di negeri ini. Adalah Dasep Ahmadi, seorang teknopreneur muda peraih BJ Habibie Techology Award dan dikenal sebagai pembuat mobil listrik listrik nasional untuk program green energy di KTT APEC pada tahun 2013 lalu, terpaksa harus menghabiskan sebagian waktunya di balik jeruki besi. Pengadilan baru saja memvonis Dasep 7 tahun penjara akibat mobil listrik yang pernah dibuatnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Mobil listrik ciptaannya tersebut ternyata mengalami overheat saat melaju dengan kecepatan 70 – 80 Km / jam. Dasep pun didakwa telah merugikan negara karena biaya yang digunakan untuk proyek tersebut berasal dari dana CSR bebrapa BUMN.                                                                                     

Beragam komentar dari kalangan peneliti serta masyarakat umum pun bermunculan menanggapi vonis yang (dianggap) “tidak masuk akal” tersebut. Apa yang dilakukan Dasep bukanlah kegiatan komersial dalam rangka mencari keuntungan, melainkan sebuah riset yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk agar bangsa ini lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu berbagai kekurangan yang ada hendaknya dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses penelitian. Bukankah Thomas Alva Edison juga mengalami ribuan kali kegagalan hanya untuk menemukan sebuah bola lampu ?  

Musibah yang menimpa Dasep Ahmadi tersebut menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko PMK Puan Maharani dalam orasi ilmiahnya tidaklah tepat. Bangsa yang besar ini sama sekali tidak kekurangan SDM berkualitas seperti yang dituduhkan. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah dalam menghargai karya anak bangsa lah yang menjadi penyebab hengkangnya putra-putra terbaik bangsa ini ke luar negeri.             

Sebut saja Ricky Elson, remaja berusia 36 tahun yang dikenal sebagai pelopor mobil listrik listrik nasional dan pemegang belasan hak paten di negara Jepang yang terpaksa harus menyelesaikan hasil karyanya di negeri orang akibat kurangnya dukungan pemerintah Indonesia terhadap penelitian yang tengah dilakukannya. Atau Warsito Taruno, penemu alat terapi pembasmi sel kanker berbasis listrik statis (ECVT) yang terpaksa  “menjual” temuannya tersebut ke negara tetangga akibat kebijakan Kementerian Kesehatan yang menutup paksa kliniknya. Semua itu tentunya menjadi alasan logis bagi kebanyakan ilmuwan ataupun peneliti untuk memilih berkiprah di negeri orang daripada di rumah sendiri.                  

Ketiga kasus di atas hendaknya dijadikan pelajaran oleh pemerintah untuk dapat (lebih) menghargai hasil karya anak bangsanya sendiri. Menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada tentunya lebih bijak daripada mematikan potensi mereka. Dengan demikian, kemandirian bangsa seperti yang dicita-citakan pun dapat benar-benar terwujud.