Menyoal Ujian Sekolah Dasar 2016

Teka teki tentang kurikulum mana yang akan dijadikan acuan oleh Sekolah Dasar (SD) dalam pelaksanaan Ujian Sekolah (US) tahun ini terjawab sudah. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 423.7/798-Setdisdik Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah / Madrasah Tahun Pelajaran 2015 / 2016, dinyatakan bahwa jumlah mata pelajaran yang akan diujikan dalam US tahun ini hanya tiga, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan bagi sekolah-sekolah dasar yang saat ini menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) maupun Kurikulum 2013 (Kurtilas). Adapun kisi-kisi soal yang akan diujikan disusun berdasarkan materi yang sama pada muatan / mata pelajaran kedua kurikulum tersebut.  

           Informasi terkait pelaksanaan ujian sekolah dasar tersebut disambut sinis oleh sebagian sekolah terutama sekolah-sekolah yang saat ini (dipaksa) menggunakan Kurtilas. Pelaksanaan  ujian sekolah berbasis mata pelajaran (mapel) sejatinya menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya (KTSP). Siswa yang setiap harinya melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan tema (tematik) terpaksa harus mengerjakan soal ujian yang berbeda dengan apa yang biasa mereka pelajari di kelas. Ketidaksesuaian antara bentuk evaluasi dengan kurikulum yang digunakan tersebut semakin membuktikan bahwa pemerintah memang belum memiliki kesiapan yang matang terkait konsep serta implementasi Kurtilas di lapangan.

          Adapun pernyataan Mendikbud beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa penyusunan soal Ujian Nasional (UN) tahun ini didasarkan pada materi yang beririsan antara Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 merupakan sikap yang terlalu menyederhanakan persoalan. Perbedaan orientasi pembelajaran serta output yang ingin dihasilkan dari kedua kurikulum tersebut seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Hal ini dikarenakan penerapan kurikulum yang berbeda  tidaklah munkin dapat menghasilkan output yang sama.

          Bagi sekolah-sekolah tertentu yang terbiasa mengambil “jalan pintas” saat menghadapi US maupun UN, kondisi ini tentunya tidak akan menjadi masalah berarti. Lain halnya dengan sekolah yang benar-benar mengedepankan kejujuran dalam proses evaluasi belajar, persoalan tersebut akan menjadi tantangan atau bahkan batu ujian (pertama) yang tidak akan mudah untuk dilewati. Tak hanya itu, resiko lahirnya “produk gagal” pun seakan membayangi setiap langkah para guru terutama  yang saat ini mengajar siswa kelas 6.    

          Pada kondisi yang serba tidak menguntungkan seperti ini,  guru dituntut untuk mampu menyampaikan materi-materi KTSP dan Kurtilas kepada siswanya dalam waktu yang sangat terbatas. Langkah ini tentu saja akan mendatangkan konsekuensi yang tidak sederhana. Selain dibutuhkan kesiapan yang lebih dari pihak guru, siswa maupun orangtua, beberapa mata pelajaran khususnya muatan lokal (mulok) pun terancam “dikorbankan” untuk mengejar target yang hendak dicapai.

          Adapun pemerintah diharapkan mampu menyusun instrumen evaluasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pun tidak (lagi) merugikan kepentingan guru, siswa maupun sekolah.