Memuliakan Guru

Cara kita memperlakukan guru hari ini adalah cermin bagaimana kita mempersiapkan masa depan bangsa. Oleh karena itu, untuk melahirkan generasi unggul yang mampu meraih (kembali) harkat dan martabat bangsa ini, tak ada jalan lain selain  memuliakan para guru. Itulah yang diungkapkan oleh Mendikbud dalam sambutannya saat memperingati Hari Guru Nasional tahun lalu. Mendikbud pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya memuliakan guru tersebut.

            Namun, setahun berselang komitmen pemerintah untuk berupaya mengangkat harkat dan martabat para pahlawan tanpa tanda jasa itu pun mulai dipertanyakan banyak pihak. Setelah memutuskan untuk membebankan biaya sertifikasi kepada guru, kini pemerintah pun membatalkan rencana pengangkatan guru honorer kategori dua (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sejatinya dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun 2019 mendatang. Adapun keterbatasan anggaran serta adanya tuntutan undang-undang aparatur sipil negara yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan penataan SDM, menjadi alasan bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  untuk melanjutkan moratorium pengangkatan CPNS sampai waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini pun langsung disikapi oleh Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) dengan menggelar aksi besar-besaran dalam rangka memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap telah melanggar kesepakatan tersebut. 

            Kedua “tragedi” di awal tahun seperti yang penulis gambarkan di atas sejatinya menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan guru nampaknya belum menjadi agenda penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan guru rupanya (masih) dipandang beban bagi negara daripada investasi jangka panjang. Padahal, terpenuhinya kebutuhan hidup guru akan sangat mendukung kinerja mereka dalam mendidik anak. Guru yang berpenghasilan cukup tentunya akan lebih fokus dalam membimbing anak didiknya dibandingkan dengan mereka yang masih harus mencari tambahan di luar kelas untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.

            Di sisi lain efisiensi anggaran yang dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melakukan moratorium CPNS guru maupun meningkatkan kesejahteraan guru honorer menjadi tidak masuk akal manakala pemerintah sendiri melaksanakan begitu banyak program yang kurang dapat dirasakan manfaatnya. Uji Kompetensi Guru (UKG) yang tingkat validitasnya masih dipertanyakan serta Ujian Nasional (UN) yang sering kali diwarnai kecurangan merupakan dua program pemerintah yang membutuhkan anggaran cukup besar namun  kurang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidik maupun peserta didik secara signifikan. Selain itu diklat-diklat “instant” yang sering diselenggarakan oleh pemerintah justru lebih kental dengan aroma proyeknya daripada niatan untuk meningkatkan kompetensi para guru secara serius. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya diklat yang dilaksanakan secara mendadak serta salah sasaran.

            Menyikapi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah benar-benar memperhatikan nasib  para guru (honorer) dengan sebaik-baiknya. Memberikan kemudahan kepada mereka  untuk mendapatkan penghasilan tambahan maupun melanjutkan studi merupakan langkah yang perlu diambil. Bukan sebaliknya, membebani mereka dengan segudang persyaratan yang pada akhirnya menyebabkan anak didiknya menjadi terlantar. Dengan demikian, guru pun akan lebih fokus dalam mendidik anak-anaknya sehingga kejayaan masa lalu yang pernah dicapai oleh bangsa ini pun dapat diraih kembali.