Mengurai Benang Kusut Tata Kelola Guru

Upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola guru di negeri yang baru saja memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nampaknya semakin hari kian menunjukkan arah yang tidak jelas. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk menjaga aset bangsa yang sangat berharga ini pun justru sering kali menimbulkan polemik berkepanjangan daripada memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kegaduhan demi kegaduhan seakan mewarnai perjalanan dunia pendidikan sejak masa reformasi hingga hari ini. Adapun perbedaan “selera” antar rezim dalam mengelola institusi yang memiliki misi untuk melahirkan generasi unggul disinyalir menjadi penyebab utama carut marutnya tata kelola guru di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini.

            Pada dasarnya ada tiga persoalan utama terkait tata kelola guru yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Pertama, persoalan kompetensi guru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2012 lalu, diketahui bahwa  kualitas guru di Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, kualitas pendidikan di tanah air pun masih jauh dari yang diharapkan. Hasil survey yang dilakukan oleh The Learning Curve Pearson (sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia) pada tahun 2014 lalu  menempatkan Indonesia  pada posisi juru kunci.  Program sertifikasi guru yang digulirkan sejak beberapa tahun itu pun nyatanya belum mampu mendongkrak kualitas pendidik (secara signifikan).

            Kedua, persoalan kesejahteraan guru. Tingginya kesenjangan antara guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru honorer menjadi salah satu kendala bagi bangsa ini untuk bangkit mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lainnya. Banyaknya guru honorer yang terpaksa “merangkap jabatan” sebagai tukang ojek maupun pedagang asongan tak jarang mengakibatkan tugas utamanya untuk mendidik anak menjadi terganggu. Adapun berbagai tunjangan yang dijanjikan oleh pemerintah bagi para guru honorer sering kali hanya manis di bibir saja karena pada kenyataannya guru harus terlebih dahulu memenuhi segudang persyaratan yang terkadang tidak masuk akal.

            Ketiga, persoalan distribusi guru. Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya sejatinya disebabkan oleh tidak meratanya distribusi guru. Sebagian besar guru lebih memilih untuk ditempatkan di kota-kota besar daripada mengabdi di daerah-daerah terpencil. Pemerintah sendiri sebenarnya pernah melaksanakan program Penataan dan Pemerataan Guru  (PPG) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri. Sayangnya, desain kebijakan yang kurang teraplikasi  serta tidak tegasnya sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar menyebabkan program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

            Untuk memperbaiki tata kelola guru agar sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan sebuah design kebijakan  yang benar-benar matang dan dapat diaplikasikan untuk waktu yang cukup lama.  Dalam hal ini Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengelola aset bangsa yang sangat berharga tersebut diharapkan mampu mengeluarkan kebijakan strategis terkait peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Di samping itu pemerataan distribusi guru pun hendaknya menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di tanah air. Dengan demikian, besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan pun benar-benar berimplikasi pada meningkatnya kualitas pendidik serta prestasi peserta didik.