Antara Prestasi dan Gengsi

Sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia minim akan prestasi serta berlaku tidak jujur dalam memberikan penilaian kepada siswanya. Adapun pemberlakuan ranking serta adanya ancaman ketidaklulusan menjadi alasan bagi sekolah untuk mengambil “jalan pintas” tersebut. Akibatnya, banyak sekolah yang hanya mampu menghasilkan anak-anak cerdas namun tidak berakhlak mulia.  Itulah yang diungkapkan oleh pengamat pendidikan Arif Rahman saat meresmikan Gerakan Kami Sekolah Jujur di Balai Kota Bogor beberapa waktu lalu.  Menurutnya, sistem pendidikan yang berlaku saat ini telah menyimpang jauh dari tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.                                  

Apa yang disampaikan oleh pengamat pendidikan tersebut memang sebuah realitas yang tak terbantahkan. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada saat ini cenderung menjadikan nilai akademik sebagai (satu-satunya) tujuan yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran yang mereka laksanakan. Mempersiapkan siswa untuk dapat masuk ke sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi favorit seakan menjadi tujuan utama dari proses pendidikan yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut. Demi meraih predikat sebagai sekolah unggul atau sekolah favorit, upaya pembentukan karakter peserta didik yang sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan itu pun terpaksa ditinggalkan.      Di sisi lain adanya “kompetisi” antar (kepala) daerah dalam memoles wajah dunia pendidikan di daerahnya mendatangkan konsekuensi yang tidak sederhana bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut. Sekolah seakan dipaksa untuk dapat memberikan kesan terbaiknya  bagi daerah sekalipun harus menempuh cara-cara yang “tidak wajar”. Adu gengsi antar (kepala) daerah nyatanya telah memporakporandakan tatanan  dunia pendidikan sekaligus mengorbankan kepentingan peserta didik yang sejatinya merupakan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Upaya penanaman karakter pada peserta didik pun seakan sia-sia manakala sekolah menjadi tempat dimana ketidakjujuran justru diajarkan untuk pertama kalinya. Massifnya kecurangan pada saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan contoh nyata dari fenomena yang dimaksud.                                                    

Kondisi yang digambarkan oleh penulis di atas antara lain disebabkan oleh belum diakuinya kejujuran sebagai sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi. Angka-angka yang tertera di dalam kertas raport rupanya masih dipandang sebagai sesuatu yang cukup “sakral” oleh sebagian besar masyarakat. Padahal, nilai yang diperoleh peserta didik di sekolah belum tentu mencerminkan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Di samping itu penentuan ambang batas nilai minimum yang diberlakukan secara merata mengakibatkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.                              

Untuk menciptakan iklim yang sehat di dunia pendidikan, sekolah hendaknya mampu menjaga integritasnya dengan cara mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam setiap aktivitasnya. Bersikap selektif dan hati-hati dalam menyikapi setiap instruksi yang diberikan oleh dinas pendidikan setempat merupakan langkah yang harus ditempuh oleh sekolah. Selain itu pemerintah daerah pun diharapkan mampu lebih bijak dalam menyikapi kondisi pendidikan di daerahnya. Melakukan berbagai upaya perbaikan seperti melaksanakan program peningkatan kompetensi guru maupun melengkapi sarana dan prasarana belajar tentunya jauh lebih bermanfaat dan bermartabat dari sekedar memaksa sekolah untuk berbuat curang.

Adapun dengan dipublikasikannya Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) bagi seluruh sekolah diharapkan mampu memotivasi sekolah maupun pemerintah daerah Dengan demikian, kualitas pendidikan di setiap daerah pun dapat benar-benar terukur dan prestasi yang diraih pun benar-benar didasarkan pada hasil kerja keras antara pemerintah daerah serta sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya.