Upah Minimum Bagi Guru Honorer

Rendahnya tingkat kesejahteraan para guru honorer seakan menjadi ganjalan bagi dunia pendidikan dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Tingginya kesenjangan (ekonomi) antara guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mereka yang belum diangkat sering kali menimbulkan kecemburuan sosial yang tak jarang berujung konflik. Perbedaan perlakuan pemerintah terhadap kedua aset bangsa tersebut pada akhirnya tanpa disadari telah melahirkan kastanisasi di kalangan pendidik.

Persoalan kesejahteraan guru honorer memang menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Kehidupan mereka tidak semakin membaik sekalipun rezim berkali-kali berganti. Sebaliknya, penderitaan yang mereka alami justru sering kali dijadikan komoditas politik oleh para politikus untuk meraih kursi kekuasaan. Janji-janji manis kerap kali diutarakan oleh mereka yang memiliki ambisi untuk berkuasa dengan menghalalkan segala cara.

Di sisi lain janji pemerintah untuk mengangkat para guru honorer yang termasuk ke dalam kategori K-2 menjadi PNS secara bertahap semakin menunjukkan ketidakjelasan. Sikap saling lempar tanggung jawab antar instansi pemerintah maupun DPR justru mereka tunjukkan saat menyikapi tuntutan para guru honorer tersebut. Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik rupanya (masih) dipandang sebagai beban bagi negara dan bukan investasi. Padahal, terpenuhinya kebutuhan (hidup) pendidik akan sangat mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini di masa yang akan datang.

Untuk menghadapi kekisruhan tersebut pemerintah pun mencoba menawarkan jalan tengah dengan cara menyusun standar gaji minimum bagi guru honorer. Pada tahun 2016 mendatang pemerintah menyediakan anggaran sebesar 4,8 triliun rupiah untuk tunjangan profesi yang akan diberikan kepada sekitar 207.000 guru non- PNS. Berbagai aturan terkait pencairan tunjangan ini pun kini tengah disusun untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki beban kerja yang sesuai lah yang berhak mendaptkan tunjangan tersebut.

Dalam pandangan penulis, apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat menjadi jawaban (sementara) atas kegelisahan ratusan ribu tenaga honorer yang saat ini masih konsisten mengabdi di sekolah-sekolah. Penetapan gaji standar minimum memang diperlukan guna menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Guru akan lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya tanpa harus memikirkan keberlangsungan hidup mereka beserta keluarganya.

Namun demikian, rencana penetapan upah minimum tersebut hendaknya benar-benar dilandasi oleh niat tulus pemerintah untuk meringankan beban para guru honorer. Pemberlakuan segudang persyaratan dan terkadang tidak masuk akal sejatinya merupakan bentuk pengingkaran terhadap janji pemerintah untuk senantiasa memuliakan guru. Pemerintahan saat ini hendaknya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan rezim terdahulu dalam mengelola aset bangsa yang sangat berharga tersebut. Dengan demikian, kesejahteraan yang berkeadilan di kalangan pendidik pun dapat benar-benar terwujud.