Mengundurkan Diri dan Pendidikan Politik

Tidak ada jabatan ataupun kekuasaan yang perlu dipertahankan mati-matian. Jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Itulah salah satu nasihat yang pernah disampaikan oleh almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan patut menjadi bahan renungan para pejabat saat ini.  Melaksanakan mandat rakyat dengan penuh rasa tanggungjawab serta dedikasi yang tinggi merupakan karakteristik dari pejabat yang memiliki visi untuk mengabdikan seluruh hidupnya demi kepentingan rakyat. Adapun melepaskan jabatan dalam rangka memberikan kesempatan kepada mereka yang (dianggap) lebih kompeten, juga merupakan sikap yang tak kalah terpuji.

          Nasihat Gus Dur inilah yang mungkin dijadikan pelajaran sekaligus pegangan oleh Djoko Sasono, mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai pejabat yang bertanggungjawab untuk mengatur lalu lintas darat, Djoko merasa gagal dalam menjalankan tugasnya. Kemacetan parah yang terjadi pada malam natal lalu dan menyengsarakan rakyat banyak menjadi alasan bagi Djoko untuk segera melepaskan jabatannya dan memberikannya kepada orang lain yang lebih kompeten.

          Mundurnya pejabat tinggi negara di era pemerintahan Jokowi – JK sebenarnya bukan hal baru. Beberapa bulan sebelumnya, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri sebagai  Direktur Jendral Pajak karena merasa tidak mampu memenuhi target pendapatan di sektor pajak. Keputusan Sigit pun diapresiasi oleh masyarakat karena sikap yang demikian menunjukkan bahwa beliau berjiwa besar dan mengutamakan kepentingan negara daripada ambisi pribadinya.

          Sayangnya, sikap ksatria kedua putra bangsa tersebut tidak dijadikan contoh oleh para pejabat tinggi negara lainnya untuk berbuat hal yang sama. Banyaknya kepala daerah maupun pejabat di tingkat pusat yang enggan meletakkan jabatannya sekalipun terbukti gagal dalam mengemban amanat rakyat, menunjukkan bukti bahwa mundur dari jabatan belum menjadi budaya di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Sebaliknya, menyalahkan bawahan ataupun pihak lainnya seakan menjadi “tradisi” untuk menutupi kesalahan maupun kelemahan mereka.  Alhasil, bangsa yang besar ini pun terjebak dalam lingkaran kekuasaan sekelompok manusia yang selalu mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi maupun golongannya.

          Untuk menyelamatkan bahtera yang besar ini dari kehancuran, diperlukan sikap bijak dari para pemimpin kita dalam memandang jabatan yang tengah dipegangnya. Menjadikan budaya mundur sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat bukan hanya akan membuat bangsa ini lebih bermartabat, namun juga akan mampu menghapus pandangan masyarakat terhadap dunia politik yang kerap kali diidentikkan dengan kerakusan dan keserakahan. Pada akhirnya, kita pun berharap bangsa yang besar ini akan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu maju. (Dimuat di Harian Umum Republika Edisi 17 Januari 2016)