Menyoal Urgensi UKG

Tulisan berjudul “Integritas Untuk Menyukseskan UKG” (PR, 30/10/2015) yang ditulis oleh Suganda menarik untuk disimak. Artikel yang dimuat pada kolom Forum Guru tersebut seakan memberikan kesan bahwa keberatan (sebagian) guru terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun ini lebih disebabkan oleh tidak adanya gambaran tentang materi yang akan diujikan. Di samping itu proses UKG yang dilaksanakan secara daring (online) pun dianggap akan menyulitkan mereka yang telah berusia senja. Namun, benarkah demikian ?

Rencana pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi maupun kinerja para guru sebenarnya patut kita apresiasi. Kualitas lulusan yang dihasilkan memang sangat bergantung pada kemampuan guru yang mengajar. Dalam hal ini jaminan mutu (quality control) mutlak dilakukan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan layanan pendidikan terbaik bagi warganya. Melalui pelaksanaan UKG ini, pemerintah berharap dapat memiliki data yang valid tentang sejauh mana kompetensi (profesional dan pedagogik) yang dimiliki oleh setiap guru untuk kemudian dijadikan dasar dalam melaksanakan program pembinaan.

Sayangnya, apa yang diwacanakan oleh pemerintah tersebut sering kali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tidak memadainya instrument yang digunakan untuk mengukur kompetensi guru secara menyeluruh karena tidak melibatkan kompetensi sosial dan kepribadian, mengakibatkan hasil UKG pun menjadi kurang objektif. Tak hanya itu, program pembinaan bagi guru-guru yang dinilai memiliki kompetensi rendah pun hingga kini belum pernah terlaksana.

Di sisi lain tidak dipublikasikannya hasil UKG tahun-tahun sebelumnya menjadi catatan tersendiri bagi para guru yang terdaftar sebagai peserta UKG untuk tahun ini. Kurangnya transparansi tersebut menimbulkan keraguan di kalangan guru tentang niat baik pemerintah untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sebaliknya, kegiatan yang menghabiskan anggaran ratusan milyar tersebut justru lebih kental dengan aroma proyek daripada pemetaan kualitas guru. Ironisnya, gurulah yang dijadikan “objek” oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Tak heran apabila saat ini tidak sedikit guru yang memilih untuk tidak mengikuti hajat pemerintah tersebut karena khawatir UKG tahun ini akan bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk meyakinkan para guru bahwa UKG yang akan dilaksanakan pada bulan November ini benar-benar berbeda dengan UKG pada tahun sebelumnya, perbaikan instrument yang akan digunakan menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini soal-soal yang diujikan hendaknya mampu mengukur empat kompetensi guru secara menyeluruh. Di samping itu transparansi hasil UKG pun mutlak dilakukan pemerintah agar guru mengetahui kelebihan maupun kekurangan mereka. Tak hanya itu, publikasi jadwal pembinaan bagi guru-guru yang dinyatakan rendah kompetensinya berdasarkan hasil UKG pun perlu dilakukan oleh pemerintah agar guru memiliki persiapan yang cukup sehingga tidak mengorbankan kepentingan peserta didiknya. Dengan demikian, besarnya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan UKG pun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru.