Catatan UKG 2015

Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu nyatanya meninggalkan beberapa catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Banyaknya pengaduan dari para guru terkait permasalahan teknis maupun non teknis sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya. Jika tidak, upaya pemerintah untuk melakukan pemetaan kualitas guru pun tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun ketidaksesuaian antara soal yang diujikan dengan mata pelajaran yang diajarkan merupakan persoalan paling krusial yang dihadapi oleh para peserta. Hal ini terjadi karena data guru yang terdapat pada database peserta UKG tidak menggunakan data terbaru yang tercantum dalam DAPODIK. Akibatnya, tidak sedikit dari peserta yang terpaksa harus mengerjakan soal di luar mata pelajaran yang diampunya. Di samping itu adanya beberapa soal yang sama sekali tidak ada jawabannya membuat instrument yang digunakan untuk menguji kompetensi guru menjadi kurang valid.

Selain permasalahan terkait soal yang diujikan, terbatasnya fasilitas yang disediakan oleh panitia menjadi kendala bagi sebagian guru dalam melaksanakan UKG. Banyak guru terpaksa meminjam laptop milik sekolah karena jumlah komputer yang ada di tempat ujian sangatlah terbatas. Hal ini tentunya dapat menghambat pelaksanaan UKG karena kondisi di lapangan menunjukkan, tidak semua laptop yang mereka bawa dapat digunakan sebagaimana mestinya. Banyaknya laptop yang tidak dapat terhubung ke server merupakan persoalan teknis yang paling banyak dialami.

Hal lain yang perlu menjadi catatan pada UKG tahun ini adalah penggunaan jasa joki. Sebagian guru (terutama yang berusia lanjut) terpaksa meminta “bantuan” orang lain untuk mengerjakan soal – soal UKG karena ketidakmampuan mereka dalam mengoperasikan perangkat komputer. Kurangnya ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh panitia membuat siapa saja dapat memasuki ruang ujian dengan mudahnya.

Selain ketiga persoalan di atas, besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh guru untuk mengikuti persiapan UKG menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi. Beberapa guru di kabupaten Garut terpaksa harus mengeluarkan uang hingga 150 ribu rupiah untuk mengikuti kegiatan try out pra UKG. Jumlah tersebut dirasakan memberatkan terutama oleh mereka yang masih berstatus guru honorer.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UKG tahun ini. Penyesuaian data guru hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum daftar peserta dipublikasikan. Selain itu persiapan teknis pun sebaiknya menjadi perhatian serius dari pemerintah guna mencegah timbulnya berbagai kendala selama pelaksanaan di lapangan.

Adapun untuk mencegah terjadinya kecurangan, pengawasan yang ketat dari panitia penyelenggara mutlak dilakukan. Dalam hal ini pemeriksaan dokumen peserta secara teliti saat pelaksanaan UKG hendaknya menjadi bagian penting dari tugas pengawas. Dengan demikian, kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan pun benar-benar mampu mengukur kompetensi guru secara objektif.