Menyoal Eksistensi Mata Pelajaran TIK

Materi tentang bahasa pemrograman (coding) sudah saatnya diberikan di sekolah-sekolah dan menjadi bagian dari mata pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum. Dengan diberikannya materi coding sejak awal, diharapkan anak-anak Indonesia dapat melangkah lebih cepat dan mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Itulah yang diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di sela-sela acara malam penganugerahan pemenang lomba aplikasi Indonesian ICT Awards 2015 (Inaicta 2015) yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo beberapa waktu lalu. Rudi pun mengaku bahwa beliau telah berkomunikasi langsung dengan Mendikbud terkait usulannya itu.

Wacana yang dilemparkan oleh Menkominfo tersebut tentunya memberikan angin segar bagi dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memang sudah selayaknya disikapi dengan cara memberikan bekal bagi siswa agar mampu menghasilkan karya. Di negara-negara maju seperti Inggris, siswa tidak lagi hanya diajarkan tentang bagaimana mereka bekerja dengan komputer, akan tetapi bagaimana komputer (seharusnya) bekerja sehingga dapat membantu meringankan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Untuk itu dalam proses penyusunan kurikulum pun para guru, pakar serta kalangan industri (Google dan Microsoft) berperan cukup aktif agar output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kondisi sebaliknya justru dialami oleh bangsa Indonesia saat ini. Dengan dalih ingin menciptakan kegiatan pembelajaran berbasis TIK, Mendikbud terdahulu M. Nuh menghapus mata pelajaran TIK dari struktur Kurikulum 2013. Akibatnya, siswa tidak mendapatkan bekal yang seharusnya mereka peroleh. Integrasi TIK ke dalam semua mata pelajaran pun pada akhirnya hanya isapan jempol belaka karena faktanya banyak sekolah yang tidak lagi menganggarkan pengeluaran untuk pembelian maupun perawatan peralatan multimedia. Bahkan, sejak kebijakan tersebut dikeluarkan, tidak sedikit laboratorium komputer yang beralih fungsi menjadi ruang belajar maupun gudang.

Kondisi ini diperparah dengan sikap inkonsisten Mendikbud yang saat ini menjabat. Sekalipun beliau telah menginstruksikan sekolah-sekolah agar kembali menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP), Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 yang telah merumahkan ribuan guru TIK di tanah air nyatanya hingga hari ini belum juga direvisi. Berbagai masukan dari para ahli di bidang IT maupun organisasi guru TIK pun terkesan hanya dianggap angin lalu.

Untuk menyiapkan generasi muda agar mampu menghadapi beratnya tantangan di masa yang akan datang, penguasaan terhadap teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan. Dalam hal ini eksistensi mata pelajaran TIK dalam struktur kurikulum mutlak dipertahankan. Adapun besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun sarana pembelajaran berbasis multimedia hendaknya tidak dipandang sebagai beban bagi negara, melainkan investasi berharga yang dapat dirasakan hasilnya di kemudian hari. Dengan demikian, Indonesia pun akan mampu bangkit untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lainnya.