Menyoal Biaya Sertifikasi Guru

Janji Mendikbud untuk senantiasa memuliakan para guru nampaknya semakin jauh panggang dari api. Alih-alih mendapatkan perlakuan istimewa, beban guru justru semakin bertambah seiring akan diberlakukannya aturan baru terkait program sertifikasi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menyatakan bahwa, mulai tahun 2016 biaya sertifikasi tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah melainkan harus ditanggung sendiri oleh guru yang bersangkutan. Kebijakan tersebut berlaku bagi guru yang mengabdi mulai 1 Januari 2006 ke atas. Pemerintah sendiri berdalih, berdasarkan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen pemerintah hanya berkewajiban menanggung biaya sertifikasi guru yang bekerja sejak sebelum tahun 2005.

Adanya keharusan bagi guru untuk menanggung sendiri biaya sertifikasinya tentu menjadi permasalahan tersendiri, terutama bagi mereka yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dipastikan akan menghalangi usaha guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraannya. Adapun biaya sertifikasi bagi guru TK dan SD diperkirakan sebesar 7 juta rupiah, sedangkan guru SMP, SMA dan SMK bisa mencapai dua kali lipatnya. Hal ini dikarenakan durasi waktu proses sertifikasi yang diperlukan oleh guru SMP, SMA dan SMK lebih lama daripada guru TK dan SD. Saat ini diperkirakan ada sekitar 547.154 guru yang belum tersertifikasi dan akan diikutsertakan pada program sertifikasi untuk tahun depan (jika sanggup membayar).

Keputusan pemerintah untuk melemparkan tanggungjawab pembiayaan sertifikasi kepada guru menunjukkan bukti bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki niatan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Hanya karena terbentur aturan yang sebenarnya masih dapat direvisi, pemerintah rela menyaksikan para guru kita “berdarah-darah” demi mendapatkan selembar sertifikat sebagai pendidik. Padahal, kompetensi dan kesejahteraan guru merupakan faktor utama yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, generasi unggul hanya dapat dilahirkan oleh guru-guru yang penuh dedikasi. Adapun dedikasi yang tinggi tersebut hanya mampu diberikan oleh mereka yang benar-benar fokus dalam mendidik anak tanpa disibukkan oleh urusan dapurnya.

Menyikapi persoalan di atas, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk membuat terobosan dalam rangka melindungi kepentingan guru. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) untuk mengatur perubahan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini. Selain itu pemerintah pun hendaknya tetap berpijak pada aturan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dimana guru memiliki hak untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya serta berhak atas penghidupan yang layak. Dengan demikian, janji pemerintah untuk memuliakan guru pun benar-benar terbukti di lapangan dan bukan hanya sekedar wacana.