Kegagalan “Sekolah” Pemimpin

Proses Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang sedianya akan dilaksanakan secara serentak pada akhir tahun ini nampaknya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, di beberapa daerah hajatan lima tahunan tersebut hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Sebagian besar partai politik yang ada lebih memilih untuk memposisikan diri sebagai “tim penggembira” daripada  “agen perubahan” di daerahnya. Akibatnya, Pilkada di daerah-daerah itu pun terancam mundur dari jadwal semestinya dan masyarakat pun harus bersabar untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya.

          Fenomena calon tunggal dalam pesta demokrasi seperti yang penulis gambarkan di atas sejatinya menunjukkan bahwa partai-partai politik yang ada telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai “sekolah” yang bertujuan melahirkan pemimpin-pemimpin tangguh, jujur serta amanah.  Proses perekrutan anggota parpol yang lebih didasarkan pada kepentingan (politik atau ekonomi) sesaat disinyalir sebagai penyebab utama lahirnya sosok pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat. Di samping itu ketidakjelasan kurikulum yang digunakan dalam proses kaderisasi di internal partai mengakibatkan upaya partai politik dalam melahirkan para pemimpin bangsa menjadi  semakin tanpa arah.

          Kegagalan para elit politik dalam mengelola institusinya tersebut mengakibatkan krisis calon pemimpin di negeri ini. Partai politik yang ada  cenderung memilih untuk bermain aman atau “mengutamakan keselamatan” saat Pilkada tiba. Mendukung calon paling kuat (petahana) seakan menjadi pilihan utama daripada memunculkan kader potensial dari internal partai. Akibatnya, masyarakat pun tidak memiliki banyak pilihan saat harus memilih calon pemimpin yang akan “mengurus” mereka untuk lima tahun ke depan. Hal ini  secara tidak langsung berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan mereka.  Terpilihnya kembali pemimpin 4 L (lu lagi lu lagi) seolah telah menghapus harapan sebagian besar masyarakat   akan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

          Untuk dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas, sudah saatnya para elit politik memposisikan organisasi yang menaungi mereka sebagai “institusi pendidikan” yang harus dikelola secara profesional, bukan  “kendaraan rental” yang bisa disewa seenaknya oleh siapa saja untuk meraih kekuasaan. Dalam hal ini proses rekrutmen anggota hendaknya dilakukan secara selektif dan tidak asal-asalan. Adapun untuk dapat melahirkan  output sesuai yang diharapkan, diperlukan sebuah kurikulum pengkaderan yang mampu membentuk karakter para anggota sehingga memiliki jiwa pemimpin yang tangguh, jujur dan amanah. Untuk itu kenaikan jenjang untuk setiap anggota hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi terhadap proses pembinaan yang telah mereka jalani selama kurun waktu tertentu. Hal ini diperlukan guna menghindari datangnya “penumpang gelap” atau pendatang baru yang sering kali membuat kegaduhan di dalam tubuh partai.

          Melalui berbagai upaya di atas, diharapkan setiap partai politik akan mampu memposisikan dirinya sebagai “sekolah” yang memiliki visi mencetak para pemimpin berkualitas dan memiliki integritas. Dengan demikian, munculnya para “pemimpin karbitan” yang selama ini terbukti hanya memberi harapan palsu kepada rakyat yang telah memilihnya, dapat dicegah sedini mungkin.