Buku dan Dilema Kurtilas

Praktik jual beli buku pelajaran di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan berbagai pihak akhir-akhir ini. Selain dikhawatirkan akan memberatkan orangtua siswa, perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sekolah maupun komite sekolah tidak diperkenankan menjual buku, bahan ajar serta seragam sekolah baik secara individual maupun kolektif.  Ancaman sanksi pencopotan jabatan kepala sekolah pun disampaikan oleh dinas terkait bagi sekolah-sekolah yang (dianggap) masih menjalankan aktivitas “illegal” tersebut.

            Bagi sekolah-sekolah tertentu yang saat ini tengah melaksanakan Kurtilas atau Kurnas, adanya larangan untuk membebankan biaya pengadaan buku kepada orangtua siswa tentunya menjadi persoalan tersendiri. Pemerintah memang telah menyediakan anggaran untuk pembelian buku ajar melalui Dana Bantuan Operasional (BOS). Namun, berdasarkan pengalaman anggaran yang dialokasikan tersebut sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan buku sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Tak heran apabila sekolah pun harus berupaya keras untuk menutupi kekurangan tersebut. Di samping itu keterlambatan buku yang kerap kali dialami menjadi persoalan lain yang harus dihadapi oleh sekolah.

 Di tengah ketidakmampuan pemerintah (daerah) dalam menyediakan buku ajar tepat waktu sesuai dengan yang pernah dijanjikan,  membiarkan anak belajar tanpa adanya buku pegangan bukanlah sikap yang bijak. Pemerintah bisa saja berdalih bahwa guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi sekalipun tanpa disertai buku pegangan, namun bagimana dengan para orangtua yang ingin membimbing anak-anaknya di rumah. Tidak semua orangtua memiliki kreativitas maupun akses terhadap sumber belajar secara memadai.

            Di sisi lain pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Undang – Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 rupanya belum benar-benar dipahami oeh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Tak heran apabila masih ada peraturan daerah yang tidak sejalan dengan aturan yang ada di atasnya. Pada pasal 46 undang-undang tersebut tertulis bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat. Artinya, partisipasi orangtua dalam hal pendanaan tetap dibutuhkan demi terselenggaranya proses pembelajaran secara memadai. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi ekonomi mereka. Bagi orangtua yang berpenghasilan rendah, sudah seharusnya sekolah maupun pemerintah membebaskan mereka dari berbagai pungutan. Namun bagi mereka yang tergolong mampu, pemerintah pun sebaiknya tidak melarang mereka untuk berpartisipasi demi kesusksesan anak-anaknya.

            Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengajak semua pihak untuk melihat persoalan terkait buku ajar ini secara jernih. Sebagai seorang guru yang memahami betul permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, penulis tidak rela apabila sekolah dijadikan sebagai satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab atas kisruh yang terjadi selama ini. Sebaliknya, pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya berupaya keras dalam menyediakan sarana penunjang secara memadai untuk menyukseskan program-programnya. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang tidak ada lagi sekolah yang dijadikan kambing hitam akibat kegagalan pemerintah (daerah) dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakatnya.