Saat Guru Wajib Publikasi Ilmiah

Pernyataan seorang pejabat di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud, yang mewajibkan guru untuk melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah apabila ingin mendapatkan kenaikan pangkat serta tunjangan profesinya mendapatkan reaksi keras dari Pengurus Besar – Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI). Ketua Umum PB-PGRI Sulistyo mengatakan bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan guru dan akan berdampak pada buruknya kinerja guru di sekolah. Guru akan disibukkan dengan kegiatan melakukan penelitian yang pada akhirnya mengabaikan tugas utamanya sebagai pendidik. Pemerintah sendiri beralasan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

          Dalam pandangan penulis, sudah seharusnya setiap guru  menjadikan aktivitas membaca, menulis serta berdiskusi sebagai bagian dari budaya literasi. Guru akan mampu  memotivasi siswanya untuk aktif menulis apabila yang bersangkutan terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak didiknya. Namun demikian, kegiatan menulis tersebut hendaknya tidak selalu harus dikemas dalam bentuk karya tulis ilmiah yang harus dipublikaskan, terlebih dikaitkan dengan kenaikan pangkat dan jabatan serta tunjangan profesi guru. Selain dikhawatirkan akan memberatkan guru, kebijakan tersebut juga berpotensi melahirkan budaya transaksional dalam dunia pendidikan. Artinya, guru bersedia melakukan sesuatu apabila ada imbalan yang akan diterima.

          Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang “tidak populer“ ini adalah menjamurnya usaha jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Ketidakmampuan (sebagian) guru dalam menyusun karya tulis sesuai dengan standar yang ditetapkan tentunya akan menjadi peluang emas bagi siapa pun yang mencari nafkah di dunia tulis menulis.  Bahkan, tidak mustahil “joki” karya tulis ilmiah tersebut berasal dari kalangan pendidik sendiri yang terbiasa membuat tulisan di media massa maupun online. Hal ini dikarenakan rekan sesama guru lebih memahami tulisan seperti apa yang dibutuhkan oleh “konsumen” mengingat keseharian mereka bergelut di dunia pendidikan. Saat ini kita dapat melihat cukup banyak guru yang aktif menulis di media cetak maupun memenuhi ruang-ruang di dunia maya.

          Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa menjadikan kewajiban meneliti serta publikasi karya ilmiah bagi guru sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan bukanlah kebijakan yang tepat. Untuk mengukur kompetensi serta kinerja guru, diperlukan instrumen atau parameter lain yang lebih objektif. Dalam hal ini output yang dihasilkan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan guru dalam menjalankan tugasnya. Prestasi akademik yang berhasil diraih siswa serta perilakunya seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki wajah dunia pendidikan kita. Dengan demikian, hanya guru yang benar-benar layaklah yang pada akhirnya memperoleh ganjaran atas hasil jerih payahnya.