Politik Dinasi dan Ironi Pendidikan Politik

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan larangan bagi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana, disesalkan oleh banyak pihak. Langkah tersebut dinilai sebagai sebuah kemunduran bagi masa depan demokrasi di tanah air. Keputusan ini dikhawatirkan hanya akan mengembalikan “kejayaan” politik dinasti yang kental dengan aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Harapan masyarakat akan lahirnya sosok pemimpin yang benar-benar jujur dan amanah pun pupus sudah seiring munculnya wajah-wajah “putra mahkota” yang akan semakin meramaikan hajatan lima tahunan tersebut. MK sendiri berpendapat, larangan bagi kerabat petahana untuk maju sebagai calon kepala daerah bersifat diskriminatif dan  bertentangan dengan hak asasi manusia.

            Bagi dunia pendidikan sendiri, keputusan MK tersebut dapat mendatangkan beberapa implikasi yang tidak sederhana. Pertama, istilah demokrasi yang diajarkan di bangku sekolah tidak lagi identik dengan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya. Dalam hal ini petahana seakan memiliki wewenang penuh untuk “menunjuk” orang yang akan menggantikannya di kemudian hari. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan masih memiliki akses yang lebih dari cukup untuk “mengawal” calon penerusnya hingga dirinya lengser.

            Kedua, istilah primus inter pares sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nampaknya hanya akan menjadi kosakata tanpa makna yang diajarkan di buku-buku pelajaran. Kapabilitas maupun integritas yang dimiliki seseorang sebagai modal untuk maju menjadi seorang pemimpin, kini tak lebih berharga dari garis keturunan yang dimiliki oleh calon pemimpin lainnya. Berbagai teori tentang kepemimpinan pun pada akhirnya hanya akan menjadi “dongeng” yang diwariskan secara turun temurun.

            Ketiga, upaya pendidik untuk memberikan pencerahan kepada peserta didiknya tentang kriteria calon pemimpin yang harus dipilih, akan berjalan sia-sia. Langgengnya politik dinasti secara tidak langsung telah mempersempit kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu mengemban amanah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pada akhirnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap hajatan lima tahunan pun dikhawatirkan semakin menurun.

            Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa menghidupkan kembali politik dinasti di negeri yang tengah belajar tentang arti demokrasi ini bukanlah keputusan yang tepat. Selain tidak sejalan dengan pendidikan politik yang saat ini sedang digalakan, keputusan MK tersebut dikhawatirkan dapat merubah cara pandang generasi muda terhadap wajah ketatanegaraan kita. Siswa akan menganggap bahwa bentuk pemerintahan yang dianut oleh bangsa ini bukan lagi demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai ciri khasnya, melainkan oligarki dimana sekelompok orang dapat dengan mudahnya menguasai negara. Pada akhirnya, sikap apatisme terhadap dunia politik pun akan semakin merajalela di kalangan generasi penerus bangsa ini.