Memperbaiki Pola Rekrutmen Guru

Seleksi mahasiswa jurusan kependidikan untuk tahun mendatang akan lebih diperketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan calon-calon pendidik yang berkualitas. Tes tambahan di luar ujian masuk perguruan tinggi pun akan mulai diberlakukan bagi mereka yang memilih untuk terjun menjadi seorang pendidik. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Herry Suhardiyanto beberapa waktu lalu (“PR”, 21/07/2015). Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi “kegagalan” (sebagian) LPTK dalam mencetak para pendidik berkualitas.

            Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2012 lalu, diketahui bahwa  kualitas guru di Indonesia tergolong masih rendah. Dari 12 negara Asia yang diteliti, Indonesia ternyata menempati peringkat terakhir. Alhasil, kualitas peserta didik yang dihasilkan pun sangat jauh dari harapan. Hasil survei Programmme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2012 lalu  juga menempatkan Indonesia pada peringkat paling bawah dari 65 negara yang diteliti dalam hal kemampuan membaca, matematika dan sains.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru yang digulirkan sejak beberapa tahun lalu nyatanya belum mampu mendongkrak kompetensi guru secara signifikan. Program pemerintah yang telah menelan anggaran  puluhan triliun tersebut baru sebatas meningkatkan kesejahteraan (sebagian) pendidik serta meningkatkan minat masyarakat untuk berprofesi sebagai seorang pendidik.

            Dalam pandangan penulis, kebijakan untuk memperketat proses seleksi bagi para calon guru merupakan keputusan yang tepat. Langkah tersebut perlu diambil guna mencegah lolosnya calon-calon mahasiswa yang menjadikan profesi guru sebagai pilihan terakhir. Untuk itu ujian tambahan di luar tes tulis seperti wawancara, tes minat bakat sampai dengan tes kejiwaan pun mutlak dilakukan dalam rangka mencari bibit-bibit berkualitas. Hal ini dikarenakan dunia pendidikan penuh dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks sehingga membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja keras dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugasnya.

            Di samping itu pemerintah pun hendaknya memiliki data yang akurat terkait jumlah kebutuhan guru di lapangan. Artinya, quota untuk mahasiswa kependidikan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah sekolah yang membutuhkannya.  Tak hanya itu, perjanjian di atas materai antara pihak kampus dengan calon mahasiswa bahwa mereka siap ditempatkan di seluruh wilayah nusantara saat mereka lulus pun nampaknya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah-daerah yang kekurangan. Dengan begitu, persoalan pemerataan kualitas pendidikan pun dapat diselesaikan secara bertahap.

            Adapun konsekuensi logis dari kebijakan untuk memperketat rekrutmen calon guru tersebut adalah adanya kewajiban pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan guru. Kerja keras seorang guru sejak mengikuti proses seleksi yang begitu ketat sampai dengan pengabdian mereka di medan berat sudah selayaknya diapresiasi dan dihargai. Dengan demikian, profesi guru pun akan benar-benar memiliki nilai (value) di mata masyarakat dan diharapkan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.