Pendidikan Jangan Sampai Mengabaikan Kualitas

Keputusan pemerintah untuk menghentikan tunjangan sertifikasi bagi guru – guru yang mengajar di sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 20 per kelasnya disesalkan oleh banyak pihak. Selain dianggap telah merampas hak guru, aturan yang didasarkan pada surat edaran dari Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah serta Dirjen PAUD tersebut dinilai hanya berfokus pada segi kuantitas tanpa memperhatikan kualitas proses pembelajaran. Dalam hal ini, pemerintah dinilai tidak memahami proses serta tujuan pendidikan yang sebenarnya. Kegiatan pembelajaran dipandang akan lebih bermakna apabila dihadiri oleh banyak siswa layaknya angkutan umum yang dipenuhi oleh para penumpang. Sedangkan guru baru bisa dikatakan bekerja secara profesional apabila hadir di kelas minimal 24 jam per pekan. Pemerintah sendiri berdalih, kebijakan tersebut dikeluarkan agar anggaran yang dikeluarkan lebih efisien.

Minimnya jumlah siswa untuk setiap rombongan belajar sebenarnya tidak harus selalu dipandang sebagai sebuah persoalan. Sebaliknya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih berkualitas. Dengan jumlah siswa yang relatif tidak terlalu banyak, tentunya akan lebih mudah bagi guru dalam mengelola kelas sehingga berbagai macam persoalan menyangkut akademik peserta didiknya dapat ditangani dengan baik. Selain itu siswa pun akan merasa lebih nyaman dalam mengikuti pelajaran apabila kondisi di kelas tidak terlalu ramai seperti di pasar.

Adapun terkait pengelolaan anggaran pendidikan, pemerintah dituntut untuk dapat berpikir (lebih) logis dalam menyikapi besarnya tunjangan yang diberikan kepada guru-guru yang telah memegang sertifikat pendidik. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban bagi negara yang harus dikurangi. Besarnya penghasilan tambahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya maupun memenuhi berbagai kebutuhan terkait kegiatan pembelajaran. Tak hanya itu, tingkat kesejahteraan guru tentunya akan berdampak positif pada kinerjanya dalam mendidik tunas-tunas bangsa karena mereka tidak perlu lagi “mendua” untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, alangkah lebih bijaknya apabila pemerintah meninjau kembali keputusannya dengan melakukan revisi aturan yang mewajibkan guru bersertifikasi untuk mengajar di kelas dengan jumlah siswa lebih dari dua puluh. Pemerintah sebaiknya berfokus pada kualitas proses pembelajaran dan tidak hanya mengejar kuantitas semata. Adapun bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa, hal ini sebaiknya dijadikan kesempatan sekaligus peringatan bagi mereka untuk segera berbenah dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat di sekitarnya. Sedikitnya jumlah siswa yang harus dibina sejatinya benar-benar dimanfaatkan oleh para guru untuk melahirkan generasi unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, tunjangan sertifikasi yang diterima pun benar-benar dapat berimplikasi positif pada peningkatan prestasi akademik siswa.