Menyoal Pengurangan Jam Belajar Siswa

Rencana pemerintah kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang akan memangkas jam belajar siswa Sekolah Dasar (SD) mulai tahun ajaran baru mendatang menarik untuk dicermati. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar dapat berinteraksi lebih lama dengan keluarganya. Selain itu dengan adanya pengurangan jam belajar ini anak-anak dapat membantu pekerjaan orangtuanya sepulang sekolah seperti bercocok tanam, mengembala ternak maupun pekerjaan lainnya. Dengan begitu, anak pun dapat tetap membantu ekonomi keluarganya tanpa harus meninggalkan bangku sekolah.

Dalam pandangan penulis, apa yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta tersebut akan berimplikasi positif terhadap proses pendidikan anak apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, kesiapan sekolah. Pengurangan waktu belajar siswa tentunya akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan proses pembelajaran yang cukup singkat itu dengan sebaik-baiknya. Pemilihan materi pokok yang akan disampaikan serta strategi maupun metode mengajar yang akan digunakan merupakan dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, ada baiknya apabila para guru mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum mereka terjun di kelas yang “baru” tersebut.

Kedua, kesiapan orangtua. Waktu luang yang dimiliki oleh anak akan dapat benar-benar bermanfaat apabila orangtua memang telah siap untuk mendampingi anaknya saat mereka berada di rumah. Kenyataan menunjukkan, tidak sedikit dari para orangtua kita (ayah dan ibu) yang bekerja di luar rumah dari pagi hingga sore hari sehingga anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Akibatnya, anak pun lebih sering berinteraksi dengan pembantu ataupun bermain dengan teman sejawatnya di lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

Ketiga, kesiapan anak itu sendiri. Pengurangan jam belajar di sekolah tidak selalu berdampak positif bagi anak. Dalam beberapa kasus, tidak sedikit siswa yang merasa lebih nyaman saat mereka berinteraksi lebih lama dengan guru maupun teman sebayanya di sekolah. Hal ini biasanya terjadi pada anak yang tinggal di daerah-daerah komplek perumahan (mewah) yang identik dengan masyarakatnya yang individualistis maupun mereka yang berasal dari keluarga broken home.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada baiknya pemerintah daerah terlebih dahulu meninjau kesiapan sekolah, anak dan orangtua sebelum menerapkan kebijakan yang dipandang sebagai sebuah terobosan tersebut. Kesiapan mereka untuk menjalankan kebijakan pemerintah tentunya akan menentukan keberhasilan program tersebut di masa yang akan datang. Dalam hal ini memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang tugas dan peran ketiga pihak yang penulis sebutkan di atas mutlak dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan berbagai program pemerintah daerah terutama di bidang pendidikan.