Urgensi Pendidikan Politik

 

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014. Secara keseluruhan ada 280 daerah yang akan mengelar suksesi kepemimpinan di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota. Di Jawa Barat sendiri ada 8 daerah yang akan melaksanakan hajatan lima tahunan tersebut secara serentak pada bulan Desember mendatang. Ke delapan daerah tersebut antara lain Kabupaten Bandung, Sukabumi, Indramayu, Karawang, Pangandaran, Cianjur, Tasikmalaya dan Kota Depok. Pemerintah pun berharap, Pilkda serentak yang akan dimulai tahun ini pun benar-benar dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar untuk mencari pemimpin yang diharapkan mampu mengemban amanah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dalam konteks ini setiap pendidik, penyelenggara Pilkada (KPUD) serta partai politik memiliki kewajiban moral untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban politik kepada para peserta didik yang tidak lain adalah pemilih pemula. Hal ini dikarenakan pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan, memiliki peran penting dalam memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun kedepan.

Sayangnya, pendidikan politik bagi pemilih pemula tersebut belum begitu disadari sebagai bagian penting dari (pesta) demokrasi lima tahunan tersebut. Setiap parpol maupun calon yang diusungnya rupanya lebih memilih untuk menggunakan bahasa transaksional dalam mempengaruhi calon pemilihnya. Tak hanya itu, media sosial yang dihuni oleh sebagian besar kalangan remaja, malah dijadikan “tempat sampah” oleh tim sukses kandidat yang bersaing dengan cara melakukan kampanye hitam terhadap lawan-lawan politiknya. Akibatnya, sikap apatis di kalangan pelajar pun menjadi tak terhindarkan.

Adapun guru sebagai pihak yang diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada anak didiknya, justru tak jarang terjebak dalam politik praktis. Adanya guru maupun organisasi guru yang menjadi tim sukses bayangan calon tertentu, secara tidak langsung telah merusak tatanan demokrasi yang tengah dibangun oleh bangsa ini sejak reformasi digulirkan. Adanya “kebutuhan” yang dimiliki oleh (organisasi) guru tersebut menjadikan mereka lupa bahwa peran guru yang sesungguhnya adalah sebagai “sang pencerah” dan bukan “sang pengarah”.

Mengingat pentingnya pendidikan politik bagi peserta didik, sudah seyogyanya setiap pihak mengambil peran dalam upaya memberikan edukasi yang memadai kepada pemilih pemula tersebut. Dalam hal ini KPUD dapat melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah tentang pentingnya menggunakan hak pilih bagi masa depan siswa serta keluarganya. Adapun guru (terutama guru Pkn) berkewajiban (moral) memberikan pencerahan kepada peserta didiknya tentang kriteria calon pemimpin yang pantas untuk dipilih. Mengajak siswa untuk mengenal rekam jejak calon kepala daerah maupun program-program yang diusungnya dapat dilakukan oleh guru sejak jauh-jauh hari. Dengan demikian, hanya pemimpin yang benar-benar jujur dan amanah lah pada akhirnya akan terpilih.