Persoalan Tata Kelola Guru

Persoalan rendahnya kualitas tenaga pengajar yang dipaparkan oleh salah seorang guru besar ITB, CW Watson menarik untuk disimak. Tulisan yang pernah dimuat pada salah satu media massa tersebut menggambarkan betapa carut marutnya tata kelola guru di negeri ini. Tak heran apabila level kualitas guru di Indonesia pun berada pada peringkat 14 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik yang diteliti oleh UNESCO. Alhasil, rendahnya kualitas guru tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas pendidikan secara umumnya. The Learning Curve Pearson, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia, menempatkan Indonesia pada posisi juru kunci. Dengan indeks - 1,84, Indonesia bertengger di urutan ke – 40, paling rendah se- Asia Tenggara serta berada di bawah Meksiko, Brazil dan Kolumbia. Prestasi yang sama sekali tidak membanggakan ini pun kemudian dijadikan dasar oleh OECD untuk menggolongkan Indonesia sebagai salah satu negara (agak) terbelakang dalam bidang pendidikan.

Dalam pandangan penulis, berkualitas atau tidaknya sebuah produk sangat bergantung pada tiga hal, yaitu kualitas bahan baku, pabrik yang mengolahnya serta proses-proses pengolahannya. Kualitas tenaga pengajar di Indonesia sebenarnya sudah dapat dilihat sejak proses penerimaan mahasiswa kependidikan di perguruan tinggi. Kenyataan menunjukkan, kebanyakan (calon) mahasiswa kita hanya menjadikan jurusan kependidikan sebagai pilihan alternatif atau pilihan kedua dalam SNMPTN maupun SBMPTN. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap usaha serta kesungguhan mereka untuk benar-benar terjun menjadi seorang pendidik.

Kondisi tersebut diperparah dengan sikap LPTK yang lebih memilih untuk melebarkan sayap ketimbang berfokus pada upaya membentuk para pendidik yang berkualitas. Perguruan tinggi kependidikan rupanya lebih tertarik untuk membuka jurusan-jurusan non kependidikan daripada mengembangkan inovasi di bidang pendidikan. Padahal, sebagai lembaga yang bertugas untuk mencetak guru-guru yang penuh dedikasi, LPTK seharusnya berada di jalurnya dan tidak “loncat pagar”. Berkembangnya sekolah asrama selayaknya disikapi dengan membuka jurusan-jurusan yang berkaitan seperti wali asrama maupun menyiapkan calon guru yang sesuai, bukan dengan membuka jurusan perhotelan maupun pariwisata.

Selain kedua persoalan di atas, masalah lain yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita adalah minimnya program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Berbagai pelatihan yang dilaksanakan selama ini cenderung bersifat sporadis dan saharitaeun. Bahkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara massal tersebut lebih kental dengan aroma proyek daripada upaya peningkatan kompetensinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membenahi tata kelola guru kita harus dilakukan dari hulu ke hilir. Dalam hal ini LPTK sebaiknya lebih selektif dalam menerima calon mahasiswanya. Selain itu LPTK pun harus konsisten dengan misinya dalam mencetak calon-calon guru yang berkualitas, bukan menghasilkan “produk” lain. Adapun pemerintah hendaknya menjadikan program peningkatan kompetensi guru sebagai prioritas utama dibandingkan dengan program-program lainnya. Dengan demikian, diharapkan akan lahir para pendidik pilihan yang mampu mencetak generasi unggul.