Menyoal Objektivitas Indeks Integritas Sekolah

Hasil Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA / SMK baru saja diumumkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendikbud, rata-rata perolehan nilai UN tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenyataan tersebut sekaligus mematahkan anggapan yang mengatakan bahwa kebijakan untuk menghapuskan fungsi UN sebagai penentu kelulusan akan berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa. Tak hanya itu, dalam jumpa pers yang digelar beberapa waktu lalu Mendikbud juga mengumumkan tujuh provinsi dengan Indeks Integritas Sekolah (IIS) paling baik, yaitu : Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Gorontalo dan NTT. Oleh karena itu, Mendikbud pun memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada daerah-daerah tersebut karena telah melaksanakan UN dengan sangat baik.

Pemberian indeks integritas sebagai salah satu upaya untuk memacu sekolah agar melaksanakan UN dengan sejujur-jujurnya sudah selayaknya kita dukung penuh. Kasus-kasus kecurangan memang kerap kali mewarnai ritual tahunan yang menghabiskan anggaran cukup besar tersebut. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap perolehan nilai UN disinyalir sebagai penyebab utama maraknya praktik “korupsi berjamaah” di dalam dunia pendidikan tersebut.

Di sisi lain, banyaknya pihak yang masih meragukan objektivitas dan validitas IIS tersebut hendaknya disikapi dengan bijak oleh Kemendikbud. Ketidakjelasan kriteria maupun instrument yang dijadikan alat ukur dalam melakukan penilaian menjadi alasan utama bagi mereka untuk tidak langsung mempercayai hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut. Bahkan, tidak sedikit yang mulai khawatir dengan adanya IIS tersebut, akan muncul stigma negatif dari masyarakat terhadap sekolah-sekolah yang memiliki indeks integritas rendah. Kemendikbud sendiri berdalih, ketidakterbukaan mereka dalam menjelaskan kriteria yang digunakan dalam penentuan IIS bertujuan untuk menghindari campur tangan pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengacaukan perhitungan yang mereka lakukan.

Dalam pandangan penulis, Kemendikbud sebaiknya bersikap terbuka kepada sekolah dalam hal pemberian nilai IIS. Berbagai komponen yang dijadikan dasar penilaian dalam penyelenggaraan UN hendaknya dipublikasikan dengan jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ketidakterbukaan Kemendikbud dalam melakukan proses penilaian hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak transparan dalam melakukan penilaian sehingga hasilnya pun jauh dari nilai-nilai objektivitas.

Di samping itu ada baiknya pemerintah tidak menjadikan pelaksanaan UN sebagai satu-satunya komponen dalam menentukan indeks integritas untuk setiap sekolah. Rekam jejak alumni sekolah tersebut di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hasil akreditasi sekolah, serta pelaporan penggunaan dana BOS yang dapat dilihat secara online hendaknya ikut diperhitungkan. Dengan demikian, hasil penilaian yang dilakukan pun lebih objektif dan benar-benar mencerminkan integritas sekolah yang bersangkutan.