Mampukah UN CBT Cegah Kecurangan ?

Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA / SMK yang  dilaksanakan dalam pekan ini nampaknya akan menjadi tonggak sejarah bagi dunia pendidikan di tanah air. Pasalnya, mulai tahun ini pemerintah memutuskan untuk menggelar hajatan tahunan tersebut secara online bagi sekolah-sekolah yang telah dinyatakan siap. Selain memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam melakukan proses pengolahan data, ujian berbasis komputer tersebut diharapkan mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tercipta efisiensi anggaran. Di samping itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan soal ujian maupun pengolahan hasil pekerjaan siswa, berbagai kecurangan seperti yang terjadi selama ini pun dapat dicegah sejak dini. Namun benarkah demikian ?

            Terciptanya efisiensi anggaran sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan teknologi informasi dalam Ujian Nasional memang tidak perlu diperdebatkan lagi.      Penggandaan soal ujian serta pengamanannya merupakan dua komponen yang menghabiskan anggaran cukup besar setiap kali hajatan tahunan tersebut digelar. Namun demikian, adanya anggapan bahwa ujian berbasis komputer (Computer Base Test) dapat sepenuhnya menjamin pelaksanaan UN secara jujur dan transparan, nampaknya perlu kita renungkan kembali. Hal tersebut setidaknya dapat kita lihat dari  dua aspek.

            Pertama,  belum adanya kejelasan tentang waktu pengumuman hasil UN bagi sekolah-sekolah yang melaksanakannya secara online, menjadi tanda tanya besar bagi sebagian kalangan. Apakah siswa dapat melihat langsung nilai yang diperolehnya sesaat setelah mereka selesai mengerjakan seluruh soal, ataukah harus menunggu beberapa pekan setelahnya sebagaimana rekan-rekan mereka yang melaksanakan UN secara konvensional. Secara teknis, setiap peserta (seharusnya) dapat melihat langsung hasil pekerjaan mereka. Bahkan, siswa dapat mengetahui jumlah jawaban yang benar dan salahnya. Hal ini tentunya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  dalam merancang aplikasi yang dibuat oleh para programmer nya.    

            Kedua, dengan jumlah sekolah rintisan yang hanya mencapai 585 sekolah, penulis berpandangan bahwa UN online perdana yang dilaksanakan tahun ini memang akan berlangsung secara jujur dan transparan. Hal ini dikarenakan sekolah-sekolah yang melaksanakan UN online tersebut merupakan sekolah yang sudah mapan dan memiliki reputasi sangat baik sehingga pemerintah tidak perlu merasa khawatir. Lain halnya apabila UN online tersebut diikuti oleh seluruh sekolah di tanah air. Dengan karakteristik sekolah yang sangat beragam, pemerintah tentu memiliki kepentingan untuk “menjaga wibawa” nya di hadapan rakyat maupun negara lainnya. Artinya, hasil UN yang diperoleh siswa sangat mungkin “diolah kembali” sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan hal itu tidaklah sulit bagi para ahli di bidang IT.

            Berdasarkan penjelasan di atas, pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan UN online ini tetap diperlukan. Tak hanya itu, para pegiat IT pun dapat diminta pandangannya apabila suatu saat terjadi kekeliruan di lapangan. Dengan demikian, diharapkan UN online tersebut benar-benar menjadi sebuah terobosan di dunia pendidikan dan tidak membuka celah baru bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. (Dimuat di Harian Umum Republika, Edisi 14 April 2015)