Layakkah Nilai UN Jadi Pertimbangan Masuk PTN ?

Setelah melalui proses diskusi yang cukup panjang, para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akhirnya sepakat untuk menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai bahan pertimbangan diterima atau tidaknya siswa SMA / sederajat ke PTN. Mekanisme penggunaan nilai UN sebagai salah satu komponen penerimaan mahasiswa pun diserahkan kepada masing-masing PTN. Dalam hal ini setiap PTN diberikan keleluasaan untuk menentukan bobot atau presentase UN yang akan digunakan dalam menentukan kelulusan calon mahasiswanya. Tak hanya itu, siswa dengan nilai UN yang menonjol dalam mata pelajaran tertentu akan mendapatkan prioritas dari beberapa jurusan.

Diikutsertakannya UN sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi kelulusan siswa sejatinya ditujukan untuk mengontrol nilai siswa yang tercantum dalam raport. Artinya, nilai UN yang diperoleh siswa akan dijadikan instrument pembanding apabila terdapat “kekeliruan” dalam nilai raport. Nilai UN yang tidak berkorelasi dengan nilai raport pada akhirnya akan menjadi hambatan bagi siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan tiket masuk ke PTN.

Dalam pandangan penulis, menjadikan nilai UN sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa bukanlah keputusan yang tepat. Belum adanya jaminan dari pemerintah bahwa UN yang akan dilaksanakan tahun ini benar-benar “berbeda” dengan UN pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan persoalan yang hingga saat ini belum terjawab. Pemerintah baru mampu menghapus peran UN sebagai penentu kelulusan siswa dari sekolah dan menjadikannya sebagai alat pemetaan.

Adapun untuk mengetahui jujur atau tidaknya pelaksanaan UN tahun ini, pihak PTN dapat melihatnya dari perbandingan rata-rata nilai UN antar sekolah. Jika nilai UN tersebut memiliki karakteristik yang homogen (tidak terdapat kesenjangan nilai antara sekolah yang satu dengan yang lainnya), dapat dipastikan bahwa pelaksanaan UN tersebut bermasalah. Hal ini dikarenakan perbedaan kualitas sarana belajar, kualitas pengajar serta perbedaan kualitas proses pembelajaran tidaklah mungkin menghasilkan output yang (relatif) sama. Kondisi di lapangan menunjukkan, hingga saat ini kesenjangan kualitas sarana belajar maupun belum meratanya distribusi guru-guru (yang berkualitas) masih menjadi pekerjaan rumah bagi beberapa daerah. Sebaliknya, apabila perbandingan nilai UN antar daerah menunjukkan karakteristik yang heterogen, maka pihak PTN dapat mempertimbangkannya sebagai komponen yang menentukan kelulusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menghimbau kepada setiap PTN agar berhati-hati saat hendak menjadikan UN sebagai salah satu instrument dalam menjaring calon mahasiswanya. Layak atau tidaknya nilai UN dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada akhirnya akan menentukan kelayakan seseorang untuk duduk di bangku kuliah.