Waspadai Miras di Pergantian Tahun

Pergantian tahun yang tinggal beberapa saat lagi seharusnya dijadikan perhatian serius oleh pemerintah serta orangtua. Kebiasaan sebagian remaja yang gemar merayakan malam tahun baru dengan cara menegak minuman keras (oplosan) secara bersama-sama, hendaknya dapat dicegah sedini mungkin. Jika tidak, ribuan nyawa pun terancam melayang akibat mengonsumsi barang haram tersebut.

Tingginya jumlah remaja yang menjadi konsumen setia miras ini tentu saja sangat membahayakan masa depan bangsa. Remaja yang sejatinya adalah para calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang harus layu sebelum berkembang dalam pelukan botol minuman keras. Tingginya jumlah korban tersebut antara lain disebabkan oleh maraknya peredaran miras yang makin hari makin tak terkendali.

Berdasarkan data dari Kementrian Perdagangan, import minuman keras meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007, import miras tercatat sebanyak 28.690 karton. Jumlah ini meningkat pada tahun 2008 menjadi 143.668 Karton dan pada tahun 2009 menjadi 279.052 karton. Kemudian pada dua tahun terakhir jumlah tersebut meningkat menjadi dua kali lipat. Jumlah tersebut tentu saja belum termasuk jumlah miras hasil selundupan maupun miras oplosan.

Adapun lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi penjual miras yang melanggar peraturan menyebabkan siapa saja dapat dengan mudah membeli barang haram tersebut. Keputusan Mahkamah Agung yang memberikan keleluasaan kepada para kepala daerah untuk membuat Perda yang mengatur peredaran miras ini ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala daerah. Kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan daerah akibat menurunnya jumlah wisatawan jika peredaran miras diperketat seolah menjadi alasan bagi kepala daerah untuk tetap memberikan “kelonggaran” kepada penjual miras.

Pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap dampak sosial peredaran miras dikalangan remaja. Maraknya fenomona tawuran antar pelajar dan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor sejatinya tak dapat dilepaskan dari pengaruh minuman keras. Jika sudah begini tingginya pendapatan daerah tentu tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan.

Untuk mengurangi dampak yang lebih luas diperlukan usaha yang serius dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini pemberian sanksi tegas kepada produsen maupun konsumen yang terbukti melakukan pelanggaran, diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku. Selain itu upaya penyadaran kepada masyarakat pun hendaknya dilakukan secara terus menerus. Kapan pun dan dimana pun, miras tetaplah tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan demikian, di masa yang akan datang tidak ada lagi tunas-tunas bangsa yang harus layu sebelum berkembang akibat mengonsumsi minuman keras (oplosan).(Dimuat di Harian Umum Republika, 28 Desember 2014)