Organisasi Guru Sebaiknya Dikelola Guru

Rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik seakan menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan, bahkan semenjak bergulirnya gerakan reformasi beberapa tahun silam. Nasib mereka sama sekali tidak berubah sekalipun rezim telah beberapa kali berganti. Di saat pemerintahan yang baru mengobral “kartu sakti” seperti KIP, KIS dan KKS, guru honorer harus rela hanya berdiri menjadi penonton. Akibatnya, sebanyak 1,6 juta guru di Indonesia pun tetap hidup dibawah garis kemiskinan.

Apa yang penulis gambarkan di atas salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan organisasi guru yang ada dalam memperjuangkan nasib anggotanya. Hal ini tak dapat dilepaskan dari faktor kepemimpinan organisasi tersebut dimana orang-orang yang menjadi nakhodanya tidak berprofesi sebagai guru. Selain itu tidak sedikit para pengurusnya justru berasal dari kalangan birokrat dan berada dalam lingkaran kekuasaan. Tak heran apabila aspirasi para guru pun sering kali tidak dapat direalisasikan karena ketidakpekaan elit pengurus dalam memahami apa yang tengah dibutuhkan oleh para anggotanya.

Kondisi semacam ini tentunya menempatkan guru serta organisasi yang menaunginya pada posisi yang kurang menguntungkan. Organisasi guru tak jarang dijadikan kendaraan politik oleh mereka yang ingin meraih kursi kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengalaman menunjukkan, tidak sedikit kepala daerah yang berhasil mendapatkan tampuk kekuasaan karena adanya dukungan dari (organisasi) guru. Namun setelah kekuasaan tersebut berhasil diperoleh, guru pun kembali ditinggalkan dan tetap harus berusaha sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya.

Untuk membangun sebuah organisasi guru yang dapat dikelola secara profesional, diperlukan kesadaran dari para pengurus maupun anggota untuk segera kembali ke “khittah”- nya. Organisasi guru sejatinya dibangun sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak para guru sekaligus tempat untuk mengembangkan kompetensinya. Berbagai kegiatan pelatihan, diskusi-diskusi dan seminar tentang kependidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik hendaknya menjadi perhatian utama daripada sekedar terlibat dalam kepentingan politik yang bersifat pragmatis. Keberpihakan organisasi guru pada individu maupun golongan tertentu akan berdampak kurang baik bagi eksistensi organisasi profesi tersebut dan berpotensi menimbulkan perpecahan.

Namun demikian, semua itu hanya dapat dilakukan apabila organisasi guru benar-benar dipimpin dan diurus oleh mereka yang berprofesi sebagai guru, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, mencantumkan persyaratan kepemilikan NUPTK yang masih aktif bagi mereka yang ingin menjadi pengurus maupun pimpinan organisasi tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dengan dipimpinnya organisasi guru oleh orang yang memang berprofesi sebagai guru, diharapkan tidak ada lagi guru yang dijadikan objek politik demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Sebaliknya, organisasi guru akan mampu berperan sebagai wadah bagi para guru dalam meningkatkan kompetensinya sekaligus sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka. (Dimuat di Harian Umum Suara Merdeka, 20 Desember 2014)