Sertifikasi Guru dan Budaya Transaksional

Persoalan linieritas sertifikat pendidik dengan ijazah (S1) yang dimiliki, kembali mencuat bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum baru untuk seluruh sekolah. Hal tersebut setidaknya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru TIK dan KKPI Dalam Implementasi Kurikulum 2013 yang baru saja dikeluarkan. Dalam Permendikbud tersebut tercantum satu pasal yang menyatakan bahwa guru TIK yang tidak memiliki kualifikasi akademik dalam bidang teknologi informasi, harus kembali mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya.

Keputusan tersebut sontak saja mengundang reaksi keras terutama dari para guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi. Mereka menganggap, kebijakan tersebut secara tidak langsung akan mengancam (kelanjutan) tunjangan sertifikasi yang mereka terima selama ini. Sikap semacam ini memang wajar mengingat dari sekian banyak guru TIK yang saat ini tengah mengabdi, tidak sedikit yang memiliki latar belakang berbeda. Selain itu Permendikbud yang selama ini (sebenarnya) ditunggu-tunggu oleh guru TIK tersebut, dinilai tidak adil karena hanya berlaku bagi guru TIK, sedangkan guru lain yang mengajar IPA maupun IPS sama sekali tidak disinggung sekalipun mereka memiliki latar belakang sarjana pertanian.

Rumitnya permasalahan tersebut sejatinya tidak dapat dilepaskan dari paradigma keliru yang dibangun selama ini. Program sertifikasi selalu diidentikkan dengan peningkatan “taraf hidup” pendidik daripada peningkatan kompetensi maupun kinerja pendidik. Alhasil, motif ekonomi pun lebih dominan dan pada akhirnya membentuk sebuah budaya transaksional.

Menyikapi persoalan tersebut, ada baiknya jika pemerintah membuat sebuah terobosan untuk memisahkan program sertifkasi dengan peningkatan kesejahteraan. Tunjangan profesi sebaiknya diberikan kepada mereka yang memang benar-benar memiliki kinerja sangat baik dan telah lama mengabdi. Hal ini dikarenakan tidak semua guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, menunjukkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu sertifikasi guru sebaiknya benar-benar dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik tanpa disertai embel-embel tunjangan tambahan. Tak hanya itu, evaluasi secara berkala pun nampaknya perlu diberlakukan bagi mereka yang telah menyandang “gelar” guru sertifikasi. Adapun Uji Kompetensi Guru (UKG) yang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu bukanlah instrument yang tepat. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi maupun kinerja pendidik, kita bisa melihat dari output yang dihasilkan. Apakah anak-anak yang mereka didik selama ini benar-benar mampu menjadi pribadi yang cerdas secara akademik dan berakhlak mulia ataukah sebaliknya.

Dengan melaksanakan program sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pendidik, kita berharap budaya transaksional seperti yang selama ini terjadi dapat dihindarkan. Dengan begitu besarnya anggaran yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan pun akan lebih tepat sasaran.