Perlindungan Hukum Bagi Guru

Nasib malang yang menimpa salah seorang guru Sekolah Dasar di kabupaten Majalengka dimana dirinya harus berurusan dengan hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA), sudah selayaknya menjadi perhatian kita bersama. Kasus ini bermula dari tindakan guru tersebut yang mencukur rambut beberapa siswanya saat melakukan razia rambut gondrong pada bulan Maret 2012 lalu. Merasa anaknya diperlakukan dengan semena-mena, beberapa orangtua yang anaknya digunduli pun melaporkan tindakan sang guru kepada yang berwajib. Akhirnya, jaksa mendakwa guru tersebut dengan pasal berlapis yaitu pasal tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak serta pasal perbuatan tidak menyenangkan. Setelah itu jaksa pun menuntutnya dengan hukuman 3 bulan penjara.

Atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan hukuman percobaan kepada yang bersangkutan. Vonis tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada bulan April 2013. Karena merasa tidak puas, baik jaksa maupun guru tersebut sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri Majalengka. MA berpandangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sebaliknya, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari tugasnya sebagai pendidik dalam rangka mendisiplinkan siswa. Keputusan tersebut kemudian dilansir di website resmi MA pada tanggal 27 Oktober 2014 yang lalu.

Apa yang penulis utarakan diatas sejatinya menunjukkan betapa lemahnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pendidik saat mereka menjalankan tugasnya. Setiap pendidik seakan berada dibawah bayang-bayang ancaman hukum yang siap mengintai mereka setiap saat. Di samping itu hukum pun sering kali tidak mampu melihat secara objektif tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pendidk kepada peserta didiknya. Akibatnya, berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru pun berpotensi untuk dimejahijaukan sekalipun apa yang dilakukannya dalam rangka mendidik siswanya.

Di sisi lain ketidakpahaman orangtua akan proses pendidikan yang sebenarnya tak jarang menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Sikap orangtua yang sering menyalahkan guru hanya karena apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan pemikirannya tak jarang menempatkan guru dalam posisi yang sulit. Di samping itu fenomena “nyaah dulang” yang menjangkiti sebagian orangtua kita telah mengakibatkan anak tidak mampu berkembang sebagaimana mestinya.

Menyikapi hal semacam ini diperlukan ketegasan dari pemerintah bahwa guru merupakan profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini segala kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mendidik anak-anaknya harus didukung penuh. Di samping itu peran organisasi guru dalam memberikan dukungan bagi anggotanya yang berurusan dengan hukum perlu ditingkatkan.

Adapun orangtua diharapkan mampu menunjukkan kasih sayang kepada anaknya pada tempatnya. Menyamakan persepsi dengan pihak sekolah dalam hal mendidik anak merupakan sikap yang seharusnya diambil. Dengan demikian proses pendidikan yang dilakukan pun akan berjalan lebih optimal.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah serta kesadaran dari orangtua diharapkan tidak ada lagi guru yang harus berurusan dengan hukum hanya karena melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian upaya untuk mendidik generasi bangsa ini pun dapat benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.