Kesiapan
Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang kembali menjadi perbincangan
hangat di kalangan dunia usaha maupun dunia pendidikan. Rendahnya
kualitas SDM yang dimiliki menjadi persoalan utama yang harus segera
diselesaikan secara bersama. Jika tidak, bangsa yang besar ini pun
terancam hanya akan menjadi penonton di saat bangsa lain memetik
manfaat dari datangnya era globalisasi tersebut.
Berdasarkan data dari UNDP
pada tahun 2012 yang lalu, Human Development Index (HDI) Indonesia
ternyata menempati peringkat 121 dari 187 negara yang dibandingkan
oleh UNDP. Sedangkat untuk tingkat ASEAN sendiri, Indonesia
bertengger di peringkat ke enam dan berada di bawah Singapura,
Brunei, Malaysia, Thailand dan Philipina. Indonesia hanya sedikit
lebih baik dari Vietnam dan Myanmar yang berada di urutan ke -7 dan
ke – 8.
Di sisi lain dunia pendidikan
terutama perguruan tinggi sering kali menjadi “tersangka utama”
atas rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan. Perguruan tinggi
saat ini dipandang belum mampu menghasilkan output yang mampu
bersaing dengan tenaga ahli dari negara lain. Padahal, hal tersebut
bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas SDM kita.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menghargai setiap tetes keringat
warganya merupakan penyebab lain yang tak kalah pentingnya.
Banyaknya putra-putra terbaik
bangsa yang memilih berkiprah di negara lain untuk mengembangkan
kemampuannya maupun untuk sekedar mencari sesuap nasi menunjukkan
bukti bahwa SDM kita tidak serendah yang dibayangkan. Bahkan, tidak
sedikit dari mereka yang menjadi rebutan berbagai negara karena
potensi yang dimilikinya. Sebut saja BJ Habibie, Yogi Ahmad Erlangga
serta sederet nama-nama beken lainnya yang mungkin kita sendiri tidak
pernah mengenalnya.
Adapun hengkangnya mereka
dari tanah air seharusnya menjadi warning bagi pemerintah
untuk dapat lebih menghargai prestasi warganya. Jika pemerintah
sanggup memberikan gaji yang tinggi kepada tenaga asing yang berkerja
di Indonesia, lalu mengapa warga pribumi yang juga berkualitas hanya
mendapatkan (gaji) alakadarnya ?. Jika kebijakan semacam ini tetap
dilanjutkan, maka kecemburuan sosial yang berakhir pada konflik
horizontal pun semakin tak terhindarkan. Kerusuhan pekerja yang
terjadi di Batam beberapa tahun lalu merupakan contoh nyata dari
fenomena yang dimaksud.
Berdasarkan gambaran di atas
terlihat jelas bahwa untuk menghasilkan serta mempertahankan SDM yang
unggul, bukan hanya dunia pendidikan yang harus segera berbenah.
Dibutuhkan kesadaran (politik) dari pemerintah untuk senantiasa
menghargai prestasi warganya. Selain itu meningkatkan anggaran untuk
riset serta meningkatkan kesejahteraan para ilmuwannya merupakan
kebijakan yang harus segera diambil. Jika tidak, tidak mustahil akan
terjadi eksodus tenaga terampil ke luar negeri dan pada akhirnya
Indonesia pun tidak akan pernah menjadi negara yang maju.
Home
Tidak ada komentar:
Posting Komentar