Saat Guru Terpaksa “Mendua”

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin hari kian kencang diwacanakan, membuat sebagian guru (non PNS) was-was akan keberlangsungan aktivitasnya dalam mendidik anak. Dampak kenaikan harga BBM terhadap melonjaknya harga barang kebutuhan pokok, membuat guru harus memutar otak untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pada akhirnya, mencari penghasilan tambah di luar kelas pun dijadikan alternatif oleh para guru agar dapat bertahan hidup. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang bersiap-siap angkat kaki dari sekolah untuk kemudian mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan.

Bagi seorang pendidik, mencari penghasilan tambahan di luar kelas memang sah-sah saja. Memberikan les ke rumah-rumah, berdagang, sampai dengan “rangkap jabatan” sebagai tukang ojek merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh guru kita. Meskipun demikian, apa yang mereka lakukan tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam mendidik tunas-tunas bangsa. Konsenterasi mereka pada akhirnya terbagi dua, antara mengajar dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi semacam ini tentunya akan berdampak kurang baik bagi dunia pendidikan di masa yang akan datang. Semakin banyaknya guru yang hidup “mendua” dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pembelajaran yang diberikan dan berujung pada menurunnya kualitas lulusan yang dihasilkan. Pada akhirnya, masa depan generasi bangsa ini pun terancam suram sebagai akibat dari proses pendidikan yang tidak berjalan sempurna.

Apa yang penulis gambarkan di atas sejatinya merupakan akibat dari ketidakmampuan atau bahkan ketidakmauan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pendidik. Sosok guru (honorer) sering kali diidentikkan dengan kemiskinan ataupun serba kekurangan. Image tersebut ternyata belum mampu ditinggalkan sekalipun rezim telah berkali-kali berganti. Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik rupanya (masih) dipandang sebagai beban bagi negara dan bukan investasi. Padahal, terpenuhinya kebutuhan (hidup) pendidik akan sangat mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini di masa yang akan datang.

Menyikapi permasalahan tersebut, sudah saatnya pemerintah benar-benar memperhatikan nasib para guru dengan sebaik-baiknya. Memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan tunjangan tambahan merupakan langkah yang sebaiknya diambil. Bukan sebaliknya, membebani mereka dengan berbagai persyaratan yang rumit seperti dicantumkannya linieritas ijazah untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bahkan, jika memungkinkan pemerintah diharapkan bersedia meluncurkan Kartu Guru Sejahtera (KGS) sebagai bentuk kepedulian negara terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan pendidik.

Dengan hadirnya KGS tersebut, diharapkan tidak ada lagi guru yang harus “mendua” untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Tempat mereka adalah di kelas dan tugas utama mereka adalah mendidik anak dengan penuh dedikasi serta rasa tanggungjawab. Semua itu tentunya hanya dapat dilakukan oleh guru apabila mereka dalam kondisi sehat secara jasmani, rohani dan ekonomi. (Dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, Edisi 14 November 2014)