Membenahi Sekolah Kedinasan

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan “mengakuisisi” sekolah-sekolah kedinasan yang saat ini masih berada dibawah kementerian lain patut kita apresiasi. Kebijakan tersebut diambil akibat maraknya kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah tinggi kedinasan tersebut. Terakhir, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) harus kehilangan nyawa akibat dianiaya oleh tujuh orang seniornya.

            Rencananya, pengambil alihan tersebut akan dilakukan mulai dari pembinaan akademik sampai dengan seleksi perizinannya. Tak hanya itu, Kemendikbud pun akan menyusun kurikulum sekolah kedinasan yang baru agar proses pembinaannya menjadi lebih baik. Adapun kementrian terkait hanya bertugas menyiapkan SDM dan infrastrukturnya saja. Sedangkan kendali penuh tetap berada ditangan Kemdikbud. Untuk itu Kemdikbud pun saat ini tengah menggodok Peraturan Pemerintah agar kebijakan ini dapat benar-benar direalisasikan.

            Meskipun demikian, keinginan “mulia” Kemdikbud tersebut nampaknya tidak akan berjalan lancar. Beberapa kementrian seperti Kementrian Agama belum menyetujui rencana ini. Alasannya, saat ini Kementrian Agama masih menerima dana untuk melaksanakan fungsi pendidikan, sementara Kemdikbud sebagai lembaga yang seharusnya melaksanakannya (dianggap) belum mampu untuk mengelolanya dengan baik. Selain itu, lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementrian Agama hampir tidak pernah terdengar terjadi kasus kekerasan seperti lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sehingga tidak ada alasan untuk “merebut” lahan mereka.

            Tantangan lain yang dihadapi oleh Kemdikbud adalah berkaitan dengan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan tinggi kedinasan itu sendiri. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pengelolaan PT Kedinasan masih menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karenanya, untuk memuluskan kebijakan tersebut Peraturan Pemerintah saja tidak cukup. Diperlukan proses amandemen terhadap UU tersebut yang tentunya memerlukan waktu, terlebih anggota DPR saat ini sebentar lagi akan “pensiun”.  

            Dalam pandangan penulis, menempatkan seluruh sekolah kedinasan dibawah naungan Kemendikbud merupakan kebijakan yang tepat. Dengan begitu pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Namun demikian hal tersebut tidak dapat langsung  dilakukan begitu saja. Dibutuhkan sebuah proses (transisi) dan tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui dalam melakukan sebuah perubahan yang cukup “radikal”.  Hal ini diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak berhenti ditengah jalan.

Selain itu dukungan dari DPR pun sangat diperlukan dalam upaya membenahi sekolah kedinasan ini. Melakukan amandemen terhadap UU yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini merupakan tindakan yang tepat.

            Dengan diambil alihnya sekolah kedinasan oleh Kemdikbud tentunya akan memberikan warna dan suasana baru bagi sekolah-sekolah kedinasan. Kita berharap dengan adanya perubahan ini, budaya kekerasan di lembaga tersebut dapat dihapuskan. Dengan begitu sekolah kedinasan akan mampu melahirkan aparatur-aparatur negara yang berkualitas dan berintegritas serta jauh dari budaya kekerasan.