Ujian Terakhir Buat Mendikbud

Ujian Nasional untuk tingkat SMP yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei mendatang sejatinya merupakan ujian terakhir bagi Mendikbud maupun lembaga yang dipimpinnya di penghujung masa baktinya. Apakah UN SMP ini akan bernasib sama seperti UN SMA dimana berbagai persoalan selama pelaksanaan datang menyelimuti, ataukah akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari kasus kebocoran soal yang kebenarannya telah diverifikasi oleh Ombudsman Jawa Barat, sampai dengan dugaan adanya kampanye terselubung yang terdapat dalam soal ujian mewarnai UN SMA yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.  Tak heran jika banyak pihak yang meragukan objektivitas hasil UN SMA tersebut sehingga tidak layak dijadikan penentu kelulusan siswa  ke  Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

            Disisi lain kebijakan Mendikbud untuk tetap mempertahankan keberadaan UN ini (kembali) dipertanyakan oleh banyak kalangan. Hasil survei Programmme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2012 lalu yang menempatkan Indonesia pada peringkat paling bawah dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika dan sains merupakan bukti bahwa UN tidak memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.  Sebaliknya, UN terbukti membentuk generasi  instant yang selalu mengambil jalan pintas dalam memecahkan persoalan. Hal ini tentunya menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang selalu mengklaim bahwa mutu pendidikan di Indonesia sudah lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

            Selain itu berbagai kecurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan UN SMP juga merupakan ujian bagi aparat kepolisian. Apakah mereka mau menindak tegas para pelaku dengan memberikan hukuman yang berat, ataukah persoalan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus kepala sekolah di kabupaten Karang Anyar yang terbukti menyebarkan soal UN SMA namun tidak ditahan tentunya menjadi catatan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

            Berbagai permasalahan diatas hendaknya dijawab oleh Mendikbud bersama lembaganya dengan melaksanakan UN SMP yang benar-benar professional. Berbagai potensi kecurangan hendaknya mampu dicegah sedini mungkin. Terlalu naïf jika pemerintah mengatakan bahwa kebocoran soal UN SMA yang terjadi di kota Bandung beberapa waktu yang lalu hanya bersifat kasuistis. Sebaliknya, jika kota Bandung saja yang pengawasannya sangat ketat bisa sampai kecolongan, apa lagi daerah lain yang pengawasannya tidak lebih baik.

            Oleh karenanya untuk menjaga keamanan soal UN, diperlukan kerjasama yang baik dengan aparat kepolisian. Dalam hal ini aparat kepolisian diharapkan tidak hanya mampu melakukan pencegahan, namun juga menindak tegas para pelaku pelanggaran.

            Dengan melewati ujian terakhir ini secara profesional, kita berharap kepemimpinan M. Nuh sebagai Mendikbud saat ini akan berakhir husnul khatimah. Jika tidak, stigma negatif tentang Ujian Nasional yang sudah terlanjur tertanam dalam benak masyarakat kita akan sulit  terhapus.  (Dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, 05 Mei 2014)