Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja mengumumkan hasil
perolehan suara untuk Pemilu Legislatif yang dilakukan pata tanggal 9 April lalu.
Hasilnya, dari 12 parpol peserta pemilu, hanya sepuluh parpol yang dinyatakan
lolos memenuhi ambang batas parlemen. Artinya, hanya ada sepuluh fraksi saja
yang akan duduk di senayan untuk lima tahun yang akan datang. Sekalipun masih
didominasi wajah-wajah lama, gedung wakil rakyat yang baru ini juga dihiasi
oleh wajah-wajah baru sebagai konsekuensi dari lahirnya partai baru maupun
akibat dari ditangkapnya beberapa anggota dewan periode saat ini karena
terlibat kasus korupsi sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi.
Sebagai
wakil rakyat yang bertugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah
memilihnya, kita tentu sangat berharap mereka mampu mengemban amanah yang tidak
ringan tersebut. Adapun Komisi X sebagai komisi yang bertugas untuk mengawasi
berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan diharapkan mampu bekerja
maksimal dalam memperbaiki wajah dunia pendidikan kita.
Lolosnya
kebijakan-kebijakan yang kontroversial seperti pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
maupun pemberlakuan kurikulum baru yang terkesan dipaksakan sejatinya tidak
dapat dilepaskan dari peran wakil rakyat yang saat ini duduk di Komisi X.
Banyaknya kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan di lapangan tersebut
bisa jadi disebabkan karena ketidakpahaman mereka terhadap (kebutuhan) dunia
pendidikan. Tak heran jika pada pemilu 2014 ini tidak sedikit para guru yang
“turun gunung” mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan niat
untuk memperbaiki kondisi dunia pendidikan.
Disisi lain
jarang disentuhnya isu tentang pendidikan di tanah air menjadi pekerjaan rumah
bagi anggota dewan terpilih khususnya mereka yang akan duduk di Komisi X. Selama
ini tema tentang pendidikan hanya sebatas isu tahunan yaitu pada saat
pelaksanaan UN. Selebihnya, para wakil rakyat kita lebih suka “menggoreng” isu-isu lain dengan
tujuan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Isu-isu seperti lumpur
Lapindo, kasus Bank Century, janji-janji kampanye yang tidak terbukti hingga
kasus pelanggaran HAM berat rupanya lebih menarik untuk dibahas, terlebih di
tahun politik seperti saat ini. Padahal pendidikan sejatinya memegang peranan
penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu bangsa.
Berkaca pada
pengalaman yang telah lalu, kita berharap wakil rakyat terpilih yang sebentar
lagi akan merasakan empuknya kursi dewan, akan berusaha lebih maksimal dalam memperjuangkan
aspirasi rakyatnya. Adapun pendidikan sejatinya menjadi isu utama yang mereka
angkat dalam upaya membebaskan bangsa ini dari keterpurukan sebagai akibat dari
“penjajahan” oleh bangsa lain. Dengan begitu bangsa Indonesia pun akan mampu
menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat.
Home
Tidak ada komentar:
Posting Komentar