Kemana (Organisasi) Guru akan Berlabuh ?

Opini berjudul “Geopolitik Guru” yang dimuat di harian umum Pikiran Rakyat (23/04/2014) seakan mengajak kita untuk merenung tentang sikap politik yang akan diambil dalam menyambut suksesi kepemimpinan di tingkat nasional. Geliat partai politik maupun para bakal calon presiden yang mulai gencar mencari dukungan (organisasi) guru   sudah selayaknya kita sikapi dengan bijak. Berbagai cara mereka gunakan untuk mendapatkan dukungan demi meraih kursi RI 1. Mulai dari mengobral janji melalui kampanye di televisi sampai dengan mengirimkan “surat pribadi” ke sekolah-sekolah  mereka lakukan dengan harapan para guru “sudi” menaruh harapan pada mereka.

            Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan mengingat potensi yang dimiliki oleh (organisasi) guru. Para kandidat sadar betul bahwa guru yang berjumlah tiga juta jiwa tersebut merupakan salah satu komponen yang turut menentukan terpilihnya seseorang menjadi pemimpin nasional. Hal ini dikarenakan guru memiliki peran yang cukup strategis di masyarakat maupun dihadapan peserta didiknya terutama yang sudah memiliki hak pilih. Guru (masih) dijadikan “kiblat” oleh (sebagian) masyarakat maupun peserta didik dalam menggunakan hak politiknya.

            Adapun organisasi guru sejatinya merupakan tempat dimana seluruh kekuatan yang dimiliki oleh guru terpusat. Banyaknya anggota dan luasnya jaringan yang dimiliki membuat organisasi ini terlihat “seksi” dimata para kandidat. Tak heran jika setiap calon yang akan bersaing berusaha mati-matian untuk memperoleh dukungan dari organisasi ini.

            Terlibatnya  (organisasi) guru sebagai tim sukses calon kepala daerah sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, tidak sedikit guru maupun organisasi guru yang memiliki struktur mapan “berpartisipasi” dalam hajatan lima tahunan tersebut. Meskipun tidak menunjukkan dukungan secara eksplisit kepada salah satu kandidat dan tidak berafiliasi pada parpol tertentu, peran mereka sangat terasa dalam mengantarkan seseorang menjadi kepala daerah. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman pilkada di beberapa kabupaten / kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia.

            Kuatnya “rayuan” dari para kandidat yang akan bersaing ditambah lagi dengan “kebutuhan” yang dimiliki (organisasi) guru membuat mereka “tak kuasa” menolak ajakan sang kandidat. Pada akhirnya hubungan timbal balik  ini pun berubah menjadi  “simbosis mutualisme” diantara kedua belah pihak.

            Menyikapi fenomena tersebut, sudah saatnya (organisasi) guru menunjukkan partisipasi politiknya dengan cara-cara yang (lebih) bermartabat. Memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan kepada masyarakat tentunya jauh lebik baik dari sekedar menceburkan diri dalam politik praktis. Masyarakat yang saat ini tengah galau dalam menentukan calon pemimpinnya jauh lebih membutuhkan bimbingan dan arahan yang benar dari sosok seorang guru. Dengan begitu para pendidik kita pun  tidak hanya mampu menjadi guru di sekolah namun juga  guru bagi bangsa Indonesia.