Dicari, Capres yang Peduli Nasib TIK

Suksesi kepemimpinan tingkat nasional yang tinggal dua bulan lagi sejatinya merupakan moment yang sangat menentukan nasib bangsa ini untuk lima tahun kedepan. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan jeli dalam memilih calon pemimpin yang diharapkan mampu mengayomi mereka. Adapun bidang pendidikan merupakan salah satu pilar penting yang menyokong tegaknya sebuah bangsa. Mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan dunia pendidikan hanya akan membuat bangsa ini semakin terpuruk sebagaimana yang kita alami saat ini.

            Dihilangkannya mata pelajaran TIK dalam kurikulum baru tentunya sangat kita sayangkan. Kebijakan tersebut tidak hanya memupus peluang siswa yang kurang mampu untuk memperoleh keterampilan dibidang teknologi informasi. Lebih dari itu, penghapusan mapel TIK akan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat.  

Maraknya peredaran video porno yang mengakibatkan terjadinya pelecehan seksual di kalangan pelajar akhir-akhir ini, sejatinya tak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan anak dalam memanfaatkan keterampilan yang mereka kuasai. Kebanyakan anak hanya mampu mengoperasikan peralatan digital namun tidak memahami etika dalam menggunakannya. Akibatnya, berbagai penyimpangan pun tak terhindarkan. Mulai dari berkata-kata kasar di media sosial, menyebar fitnah, mengunggah dan menyebarkan film porno sampai dengan pembobolan kartu kredit seakan menjadi fenomena yang dianggap “wajar” oleh sebagian masyarakat kita.

Untuk mencegah kerusakan (moral) lebih parah, berbagai upaya telah dilakukan oleh guru TIK yang tergabung dalam Asosiasi Guru TIK dan KKPI nasional. Mulai dari mengadakan seminar nasional tentang pentingnya mapel TIK dan KKPI, mengumpulkan petisi di dunia maya sampai dengan mengadakan audiensi dengan pihak Kemendikbud. Namun demikian berbagai upaya tersebut nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Pemerintah tetap pada pendiriannya untuk “mengintegrasikan” mapel TIK ke pelajaran lainnya dengan alasan sudah saatnya TIK menjadi tools bagi pelajaran lainnya sehingga tidak perlu lagi menjadi mapel yang berdiri sendiri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, upaya yang paling memungkinkan untuk mengembalikan mapel TIK ke dalam kurikulum adalah dengan cara membangun kontrak politik dengan para capres yang akan bertarung. Upaya tersebut sangat dimungkinkan mengingat (organisasi) guru TIK memiliki bargaining position yang kuat di mata para kandidat. Dengan jumlah guru TIK yang mencapai puluhan ribu orang dan tersebar di seluruh tanah air, tidak mustahil mampu berperan besar dalam mengantarkan salah satu kandidat untuk meraih kursi RI 1.

Dengan disusunnya kontrak politik bersama kandidat, kita berharap pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini mampu melahirkan pemimpin yang peduli terhadap eksistensi mapel TIK. Dengan begitu kerusakan moral di kalangan remaja yang saat ini semakin memprihatinkan dapat dicegah sedini mungkin.