Antara Tingkat Kelulusan dan Tingkat Kejujuran

Hasil Ujian Nasional untuk tingkat SMA dan sederajat baru saja diumumkan. Hasilnya, dari keseluruhan siswa SMA yang berjumlah 1.632.757, sebanyak 1.624.946 siswa atau 99,52 persennya dinyatakan lulus. Sementara siswa yang dinyatakan tidak lulus sebanyak  7.811 siswa. Adapun tingkat kelulusan untuk siswa SMK mencapai 99,94 persen dengan jumlah siswa yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 1.159 siswa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendikbud saat melakukan konferensi pers tentang kelulusan UN yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

            Pengumuman  ini pun disambut gembira oleh siswa maupun orang tua. Tak ketinggalan, guru yang selama ini telah berjuang mempersiapkan anak didiknya pun kini bisa bernafas lega melihat anak didiknya  mampu melewati ujian tersebut. Bahkan, untuk meluapkan kegembiraannya, aksi corat-coret seragam siswa dan konvoi kendaraan bermotor di jalanan pun tak terhindarkan meski sebelumnya sudah diperingatkan oleh pihak sekolah.

            Di tengah euforia tersebut, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiran penulis, yaitu tingkat kejujuran UN. Sampai detik ini penulis belum pernah mendapatkan data statistik yang menggambarkan tingkat kejujuran UN dari tahun ke tahun. Padahal untuk melakukan penelitian semacam ini tidaklah sulit bagi sebuah lembaga negara sekelas Kemendikbud. Didukung dengan dana yang mencukupi serta SDM yang mumpuni, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk  mengatakan bahwa hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan, terkecuali jika pemerintah merasa bahwa hal semacam ini tidaklah diperlukan.

Bagi sebuah bangsa yang mengaku beradab, nilai-nilai kejujuran tentunya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran sejatinya menjadi pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tanpa dilandasi nilai-nilai kejujuran, hanya kesengsaraanlah yang akan didapat seperti halnya yang dialami oleh bangsa kita saat ini.

            Adapun sekolah sejatinya merupakan tempat dimana nilai-nilai tersebut (seharusnya) diajarkan dan diamalkan. Terbongkarnya kasus-kasus kebocoran soal maupun kunci jawaban UN di beberapa daerah strategis seperti Bandung, Surabaya dan Padang tentunya tidak bisa dianggap persoalan sepele, apalagi dinilai hanya bersifat kasuistis. Sebaliknya, persoalan “rutin” tersebut hendaknya dipandang sebagai fenomena gunung es yang menyimpan potensi masalah yang jauh lebih besar.

            Berdasarkan gambaran diatas, dalam mengumumkan hasil Ujian Nasional yang akan datang (jika UN masih ada), pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyampaikan tingkat kelulusan siswanya, namun juga mengumumkan tingkat kejujuran pelaksanaan UN tersebut. Dengan begitu kita dapat menilai apakah nilai UN yang diumumkan tersebut diperoleh siswa dengan cara-cara yang “sah” ataukah sebaliknya.