Hindari Politisasi Ujian Nasional

Apa yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian kalangan tentang kemungkinan terjadinya politisasi Ujian Nasional (UN) terjawab sudah. Pada hari pertama UN SMA, nama calon Presiden yang diusung oleh salah satu partai politik tiba-tiba muncul dalam soal UN bahasa Indonesia. Dalam soal berbentuk cerita tersebut, sang calon presiden digambarkan sebagai sosok yang pantas untuk diteladani sehingga secara tidak langsung mengajak pembaca untuk memilihnya.  Hal tersebut sontak saja membuat para siswa maupun guru terkejut.  Bahkan kejadian ini sempat menjadi perbincangan hangat  di media sosial.

            Kekhawatiran akan terjadinya politisasi UN sebelumnya pernah disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beberapa waktu yang lalu. Oleh karenanya KPAI pun menghimbau penyelenggara UN untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis dari pihak-pihak tertentu. Ujian Nasional hendaknya benar-benar dijadikan sarana untuk mengukur kemampuan akademik anak selama proses pembelajaran. Namun sayangnya himbauan tersebut tidak direspon dengan baik oleh panitia. Aroma politik masih saja tercium dalam soal-soal ujian.  Sekolah seakan menjadi tempat strategis untuk melakukan kampanye terselubung.

Menyikapi hal tersebut, Mendikbud pun menghimbau agar sekolah tidak dijadikan ajang untuk kampanye. Sekolah haruslah steril dari kegiatan politik praktis. Memberikan pendidikan politik yang memadai kepada para siswa khususnya mereka yang telah terdaftar sebagai pemilih (pemula) akan jauh lebih bermanfaat bagi mereka dalam memberikan bekal untuk memilih calon pemimpin yang jujur dan amanah. Sayangnya himbauan tersebut tidak berjalan efektif karena ketiadaan control yang memadai dari pemerintah.

Disisi lain (masih) ditemukannya soal-soal “pesanan” semacam ini sejatinya tak dapat dilepaskan dari faktor kelalaian tim (lain) yang bertugas memeriksa soal sebelum soal tersebut dicetak untuk kemudian disalurkan kepada sekolah-sekolah. Idealnya, soal yang dibuat oleh tim perumus, diverifikasi terlebih dahulu oleh tim lainnya sebelum diserahkan ke percetakan. Dengan begitu potensi kesalahan dalam naskah soal pun dapat diminimalisir sedini mungkin.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, tim perumus soal maupun tim pemeriksa diharapkan dapat bekerja secara profesional. Soal yang dibuat hendaknya mengacu pada kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Selain itu tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi soal pun hendaknya jeli terhadap setiap butir soal yang dibuat. Jika ternyata ditemukan soal yang bermasalah, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap mencantumkan soal tersebut dalam ujian. Dengan begitu proses evaluasi hasil belajar yang dilakukan akan mampu mengukur kemampuan siswa secara objektif.